Pojok6.id (Gorontalo) – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo, menggelar Focus Group Discussion (FGD), yang dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili Sekretaris Bappeda Provinsi Gorontalo, Grace Rawung, Senin (27/10/2025), bertempat di halaman Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo.
Pada FGD kali ini mengangkat judul kajian, Strategi Penanggulangan Anak Putus Sekolah, karena Faktor Sosial-Ekonomi Keluarga di Provinsi Gorontalo, dengan menghadirkan narasumber sekaligus tim peneliti kajian pendidikan, Muchtar Ahmad dan Trisnawati, serta para akademisi, media, perwakilan sekolah, SKALA Gorontalo, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sekretaris Bappeda Provinsi Gorontalo, Grace Rawung menyampaikan, bahwa isu pendidikan merupakan isu yang sangat krusial dan mendesak. Terlebih pendidikan ini juga menjadi salah satu program unggulan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur, Idah Syahidah, dalam mempersiapkan generasi masa depan penerus bangsa.
“Mealui kajian ini, menunjukkan komitmen kolektif kita untuk tidak hanya merencanakan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas,” ungkap Grace saat membacakan sambutan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo.
Menurutnya akses terhadap pendidikan adalah hak mendasar dan kunci utama, dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Namun demikian, untuk anak putus sekolah ini sendiri, masih menjadi tantangan nyata yang ada di Gorontalo.
“Maka kajian yang kita bahas hari ini secara spesifik menyoroti faktor sosial-ekonomi keluarga sebagai penyebab utama. Artinya, masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi pendidikan semata, tetapi juga harus menyentuh aspek kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan sosial,” jelasnya.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan, bahwa Bappeda Provinsi Gorontalo juga memberikan beberapa catatan penting, yang perlu menjadi perhatian bersama. Diantaranya tentang perlunya strategi yang komprehensif, dari intervensi sosial (seperti program keluarga harapan atau bantuan langsung), hingga kebijakan pendidikan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.
“Bapppeda berkolaborasi dengan perguruan tinggi, guna memastikan bahwa hasil kajian ini terintegrasi secara efektif ke dalam dokumen perencanaan daerah, baik dalam RPJMD maupun RKPD, melalui program dan penganggaran yang terukur. Sehingga tujuan kita melahirkan perencanaan berbasis bukti atau Evidence Based Policy akan tercapai,” tambahnya.
Terakhir, ia berharap diskusi pada FGD ini akan berjalan produktif, kritis, dan konstruktif, serta para peserta FGD bisa memberikan pandangan ilmiah dan model intervensi terbaik, sekaligus mengajak OPD terkait untuk menyumbangkan data, pengalaman lapangan, dan perspektif implementasi kebijakan.
“Mari kita hasilkan sebuah peta jalan (road map) yang jelas dan berkelanjutan, yang memadukan data akurat dengan solusi yang inovatif, sehingga tidak ada lagi anak Gorontalo yang harus melepaskan cita-citanya hanya karena keterbatasan ekonomi keluarga,” tutupnya. (Adv)
