“Kita ingin mematangkan seluruh persiapan agar pemberangkatan jemaah haji untuk musim haji 1440 hijriah dapat berjalan lancar. Sengaja kita hadirkan seluruh pihak yang terlibat dalam PPIH untuk memaparkan kesiapan sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing,” kata Idris Rahim.
Para ASN di kabupaten Gorontalo dipastikan akan mengunakan Kopiah berbahan dasar Eceng Gondok. Kepastian itu menyusul keputusan Bupati Nelson Pomalingo yang menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan menjamurnya tanaman gulma tersebut didanau Limboto agar bernilai ekonomis.
Sebanyak 600 nelayan di Gorontalo Utara mendapatkan pembinaan dan pelatihan untuk mendapatkan kartu pelaut merah dan sertifikat.
Ratusan botol minuman keras (miras) dimusnahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Pemusnahan miras dilakukan usai apel Korpri dihalaman Kantor Bupati Gorontalo Utara, Rabu (17/07/2019).
Dinas Perindustrian Perdagangan bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Gorontalo memamerkan produk-produk unggulan daerah pada iven nasional Festival Pesona Bunaken (FPB) 2019.
Salah satu pengurus Dekranasda Kabupaten Gorontalo, Ranto Naki mengatakan stand pameran milik mereka telah ramai dengan pengunjung yang datang untuk membeli sejumlah barang yang dipamerkan.
Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo melalui Forikan (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan), untuk meningkatkan konsumsi ikan tidak pernah surut. Ini terlihat dari kegiatan yang gencar dilakukan melalui kampanye Gemar Makan Ikan (Gemarikan) ke seluruh lapisan masyarakat. Setelah serangkaian kegiatan mulai dari fish to school, bantuan makan ikan untuk anak-anak panti asuhan, Forikan kembali mulai memprogramkan kegiatan Fish For Baby.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota untuk mengalokasikan anggaran pasar murah pada APBD 2020. Menurutnya, program yang sudah dilaksanakannya beberapa tahun terakhir cukup efektif untuk menekan angka kemiskinan.
Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diharapkan dapat menggunakan Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) apabila menemui permasalahan sengketa kontrak, karena ini merupakan bentuk fasilitasi LKPP terhadap dilema permasalahan dan minimnya SDM yang memiliki keahlian khusus terkait sengketa kontrak. Harapan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (17/7/19).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) mencatat realisasi fisik untuk triwulan II mencapai angka 55,22%, sementara untuk realisasi keuangan mencapai 47,73%.
No More Posts Available.
No more pages to load.
