“Korupsi adalah musuh kita bersama. Korupsi menyebabkan kehancuran ekonomi, melahirkan kemiskinan, dan kemelaratan yang berkepanjangan. Korupsi harus kita lawan bersama,” tegas Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membuka seminar antikorupsi yang berlangsung di ballroom Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Selasa (17/12/2019).
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo menggelar Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GPNDAS). GPNDAS tingkat Provinsi Gorontalo dicanangkan oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim di Lapangan Museum Purbakala, Kota Gorontalo, Selasa (17/12/2019).
Berbagai keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Pertanian yakni pencapaian realisasi Anggaran 2019 yang sangat baik, beberapa satker menunjukan performa yang menggembirakan diantaranya, READSI terbaik 1 dalam pencapaian anggaran secara Nasional, DAK terbaik 1 juga dalam penyerapan secara Nasional, APBD 2019 posisi desember mencapai 95,44 % (fisik) dan 91,97% (keuangan), serta realisasi anggaran APBN 2019 mencapai 92,75 % dan rata-rata melampaui Target.
Produksi dan populasi peternakan di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari data populasi sapi tahun 2017 ke tahun 2018 yang naik 6.87%, populasi kambing dari 2017 ke 2018 naik 18.39%, populasi ayam buras dari 2017 ke 2018 naik 2.65%. Bahkan capaian Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) 17.981 akseptor meningkat 149% dari target 12.000 akseptor di tahun 2019.
Kepala Sub Bagian Peliputan dan Publikasi, Biro Humas dan Protokol Pemprov Gorontalo Ismail Giu meluruskan isu tentang “pelarangan media mengambil rilis humas”. Menurutnya, tidak ada larangan atau bahkan menghalang-halangi kerja-kerja jurnalistik.
Ketidakhadiran pejabat pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam upacara peringatan Hari Bela Negara Ke 71 mendapat sorotan dari Bupati Gorontalo. Saat upacara, mantan Rektor UNG itu melakukan pengecekan siapa saja pejabat yang tidak hadir.
“Mereka melihat bagaimana bidang kesehatan masyarakat disini.Ya mudah mudahan ada yang bisa di adopsi di Kabupaten Gorontalo “ Kata Nelson Pomalingo, Selasa (17/12/2019).
Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo telah diputuskan. Penetapan UMP itu ditandai dengan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 350/15/X/2019 tentang penetapan UMP tahun 2020. Pembayaran UMP yang telah ditetapkan Gubernur akan berlaku pada 1 Januari 2020.
Dukungan itu dituangkan dalam bentuk rekomendasi organisasi saat Musyawarah II IKA HPMIG yang berlangsung di Hotel Horison, Kota Gorontalo, Minggu (15/12/2019). Selain dukungan terhadap pembangunan RS Ainun, alumni HPMIG Makassar juga menyatakan dukungan terhadap delapan program unggulan Pemprov Gorontalo.
Menindaklanjuti rencana tersebut, pada pertemuan itu disepakati Pemprov Gorontalo dalam waktu dekat akan membentuk Tim Pengkaji dan Peneliti Gelar Kepahlawanan Tingkat Daerah. Tim yang nantinya akan beranggotakan para cendekiawan dan budayawan Gorontalo bertugas untuk mengkaji dan meneliti kelayakan para tokoh yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
No More Posts Available.
No more pages to load.
