Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), sehingga azas hukum presumption of innosence atau azas praduga tak bersalah menjadi pengakuan utama kita bersama, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya kita semua tunduk terhadap Hukum dan HAM, termasuk dalam proses penegakan hukum.
Author: Admin
Facebook akan Bentuk Dewan Pengkaji Konten
“Saya semakin percaya bahwa Facebook seharusnya tidak membuat begitu banyak keputusan penting tentang kebebasan berpendapat dan keamanan kita sendiri,” tulis Zuckerberg dalam unggahan November lalu.
Presiden Jokowi Berharap Pertemuan AS-China Hasilkan Perjanjian Perdagangan yang Adil
Jokowi dan Xi membahas kerjasama bilateral kedua negara, termasuk upaya mengurangi defisit perdagangan Indonesia-China.
Pembangunan RSUD Ainun Harusnya Didukung Semua Pihak, Termasuk Eksekutif-Legislatif
“Penuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, ini kan kepentingan umum masyarakat, justru harusnya saling bahu membahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” kata Charlie.
Syara Fina Luncurkan Single Perdana “Mesin Waktu”
Single Mesin Waktu ini rilis secara resmi pada tanggal 28 Mei 2019 di semua toko musik digital, dan pemutaran serentak di beberapa radio – radio di Bandung. Media Promo akan dilakukan salah satunya dalam bentuk radio visit, yang akan dimulai di Kota Bandung pada awal Bulan Juli, yang kemudian diikuti kota–kota lainnya.
Masyarakat Mulai Tertarik Sewa Alat Berat Milik Pemprov
“Kami UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan (BPMJB) baru saja menyewakan alat berat berupa satu unit greader, selama delapan jam atau dalam hitungan satu hari,” tutur Zulkarnain.
Jelang Akhir Jabatan, Danlanal Gorontalo Gelar Exit Briefing
Dalam kesempatan ini juga diimbau gelar operasi kamla tetap memperhatikan situasi dan kondisi daerah sekitar. Hal ini dimaksudkan agar prinsip zero accident tetap di junjung tinggi.
Awas, Salah Posting Atau Komen di Medsos Ancamannya 10 Tahun Penjara
“Di setiap kesempatan atau ada acara apapun, selalu saya sampaikan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial,” ujarnya.
Salahudin : Yang Berhak Menilai Kerugian Negara Adalah BPK, Bukan Yang Lain
“Itu ada aturannya didalam undang-undang, disitulah kita melihat ada kerugian negara berdasarkan perhitungan lembaga resmi,” kata Salahudin, Kamis (27/6/2019).
Penetapan Tersangka Kasus GORR, Salahudin : Terlalu Prematur
Salahudin menambahkan, sesuai undang-undang lembaga resmi yang melakukan audit kerugian negara adalah BPK atau BPKP, dan juga dijelaskan sesuai undang-undang BPK kemudian akan mengumumkan berapa kerugian negara.
No More Posts Available.
No more pages to load.