Pojok6.id (Gorontalo) – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengambil langkah untuk mengatasi antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Salah satunya dengan mengajukan penambahan kuota BBM ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), guna memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.
Langkah tersebut disampaikan Gusnar, saat menerima puluhan pengemudi yang tergabung dalam Ikatan Pengemudi Bentor (IPB) di halaman Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis (15/10/2026).
Gusnar menjelaskan, berdasarkan kuota yang tersedia, Gorontalo mendapat pasokan Pertalite sebesar 478 kiloliter (KL) per hari. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 33 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Gorontalo, serta dua SPBU di wilayah Bintauna dan Boroko, Sulawesi Utara. Sementara itu, kuota solar tercatat sebesar 8 KL per hari untuk 20 SPBU.
Meski kuota tersebut dinilai normal, pemerintah menemukan sejumlah persoalan yang diduga memicu antrean panjang di SPBU. Di antaranya keterlambatan pasokan hingga sekitar 10 jam, serta sanksi terhadap dua SPBU yang tidak diperbolehkan menjual BBM, karena pelanggaran berupa penjualan menggunakan galon atau jeriken.
“BBM ini kami evaluasi, memang terjadi keterlambatan pasokan kurang lebih 10 jam, sehingga rantainya terganggu. Kedua, ada dua SPBU yang disanksi tidak bisa menjual karena menjual galon atau jeriken. Ini kita duga menyebabkan SPBU lain antre,” jelas Gusnar.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Gusnar mengungkapkan bahwa dirinya telah memutuskan untuk mengajukan tambahan kuota BBM kepada BPH Migas. Permintaan ini dinilai penting karena aktivitas masyarakat cenderung meningkat menjelang akhir tahun, sementara Gorontalo selama ini berupaya menggunakan kuota secara hemat.
“Kuota itu ditetapkan per tahun dan disalurkan dicicil. Saya tadi subuh sudah ambil keputusan, Pak Wardoyo (Kadis ESDM) siang ini sudah akan mengirim surat. Semua daerah sama dengan kita, tapi upaya kita lakukan,” ungkapnya.
Gusnar berharap pemerintah pusat dapat menyetujui penambahan kuota harian BBM di Gorontalo sekitar 3 hingga 5 persen. Menurutnya, tambahan tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran pasokan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sampai penghujung tahun.
Ia juga menyinggung sejumlah daerah lain yang telah mengajukan penambahan kuota BBM, termasuk Bali. Karena itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga akan memperjuangkan tambahan alokasi agar persoalan antrean tidak terus berlarut-larut.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mengupayakan langkah konkret untuk mengatasi persoalan distribusi dan ketersediaan BBM. Ia berharap permohonan tambahan kuota tersebut dapat menjadi salah satu solusi, agar masyarakat khususnya para pengemudi bentor, yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas harian, dapat kembali bekerja dengan lebih lancar.
“Begitu ya Pak Kepala DEPO, nanti kalo ditanya kenapa minta-minta terus, bilang aja sudah Pak Gubernur yang minta,” pungkasnya. (Adv)
