TULUNGAGUNG – Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Tulungagung menggelar pertemuan dengan Bupati Maryoto Birowo. Dalam pertemuan yang digelar di di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Kabupaten Tulungagung, Sabtu (18/7/2020), membahas tentang carut marutnya penyaluran Bantaun Pangan Non Tunai (BPNT).
Ditemui usai pertemuan, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengatakan, pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membahas penyaluran dana bantuan sosial, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten.
“Penyaluran harus tepat sasaran, bansos termasuk BPNT semuanya itu harus ada satu persamaan persepsi. Pedoman umum (Pedum) sudah ada sedangkan Peraturan menteri nya juga sudah ada,” tutur Maryoto.
Maryoto berharap, penyaluran bansos ini dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada sesuatu perubahan sosial, dan harus sesuai petunjuk.
“Apa yang harus diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dan jangan sampai dikurangi apa yang harus menjadi hak yang bersangkutan,” harapnya.
Sementara itu, Ketua AKD Tulungagung, Mohammad Sholeh menyampaikan, bahwa terjadi kesepakatan dalam pertemuan dengan bupati tersebut.
“Rapat tersebut memutuskan BPNT harus menggunakan beras medium yang layak konsumsi minimal 15 kg, 22-25 butir telur, dan untuk uang yang tersisa sebanyak Rp. 25 ribu diserahkan kepada penerima untuk dibelanjakan produk yang mengandung vitamin, nabati dan protein. Intinya total BPNT dihabiskan untuk keperluan penerima,” kata Mbah Lurah Sholeh, sapaan akrabnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sholeh membantah terkait kabar adanya kepala desa dan jajaran yang menjadi suplayer.
“Jika nanti ada kepala desa yang menjadi suplayer, secepatnya lapor ke saya. Nanti akan ditindak,” tegas Sholeh. (far)
