Pojok6.id (Kota Gorontalo) – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, kembali diundang menjadi tamu kehormatan sekaligus pembicara, dalam kegiatan internasional perhimpunan para pimpinan kota di asean atau Asean Mayors Forum (AMF), yang dilaksanakan selama dua hari, 1 dan 2 Agustus 2023 di Jakarta.
Pada pertemuan tersebut, materi dibagi dalam lima bidang penting. Yakni Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Transformasi Digital, Kota Tangguh dan Aksi Iklim, Lokalisasi SDGs dan terakhir adalah bidang Mobilitas Berkelanjutan untuk Percepatan Kota Nol Bersih Emisi.
Marten yang didaulat sebagai pemateri Bestpractice dalam pengembangan Ekonomi Hijau, mengungkapkan capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang juga merupakan indikator SDGs (Sustainable Development Goals), merupakan instrumen terpenting dalam mewujudkan Ekonomi Hijau, yaitu dengan optimalisasi TPS3R (Reduce,Reuse,Recycle).
“Dimana Provinsi Gorontalo khususnya Kota Gorontalo, juga menjadi percontohan dengan capaian rata-rata SPM 88,69 persen pada tahun 2022. Antara lain yaitu SPM sanitasi penyediaan pelayanan air limbah 95,04 % melalui optimilasi TPS3R (Reduce,Reuse,Recycle),” Jelas Marten.
Menurutnya, dalam mewujudkan Ekonomi Hijau dibutuhkan penguatan dalam memberdayakan masyarakat lokal, dengan memanfaatkan sumber daya alam melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Saat ini kami memiliki 14.697 UMKM yang produktif. untuk meningkatkan produktifitas UMKM yang ada, pemerintah Kota Gorontalo mengambil 3.343 UMKM untuk menjadi kelompok usaha binaan. Alhamdulilah omzet yang dihasilkan mencapai 97 persen di tahun 2022,” ungkap Marten.
Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, Marten merekomendasikan 3 tahap guna meningkatkan pendanaan lokal.
“Pertama pengembangan ekonomi lokal. menurutnya cara ini dapat mempercepat tujuan SDGs dengan mendorong kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung aktifitas produktif, pertumbuhan ekonomi mikro, kecil dan menengah sehingga dapat membantu mempercepat pengetasan kemiskinan. Kedua Reformasi Birokrasi yang berorintasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. pelayanan itu termasuk memudahkan pengurusan ijin usaha dengan standard pelayanan cepat murah dan ramah. kemudian lanjut marten yang tidak kalah penting adalah Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitasi akses permodalan bagi UMKM. disini para pelaku usaha akan merasa terbantu dalam hal suntikan permodalan guna pengembangan usaha,” pungkasnya. (adv)
