GORONTALO – Wacana gerakan people power untuk menyikapi penetapan hasil Pemilu 2019 ditanggapi oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim sebagai isu yang hanya berkembang di Jakarta dan masyarakat Gorontalo tidak terpengaruh dengan hal tersebut.
“Ya barangkali isu people power hanya berkembang di jakarta, di Gorontalo tidak terpengaruh dengan isu-isu itu” kata Idris menanggapi usai kegiatan doa dan buka puasa bersama yang diselenggarakan Polda Gorontalo,Senin (20/05/2019).
Idris Juga mengapresiasi kinerja TNI, Polri yang bersinergi dengan pemerintah provinsi Gorontalo dalam menjaga keberlangsungan pemilu serentak 2019 dari awal hingga saat ini.
Senada, Kapolda Brigjen Pol Rachmad Fudail juga mengungkapkan sampai dengan saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan tentang akan adanya aksi people power.Polda Gorontalo juga belum akan mengizinkan jika ada pelaksanaan aksi itu.
“tidak diizinkan dulu, karena masyarakat Gorontalo sudah tenang, damai, masa diusik dengan masalah-masalah itu” Ungkapnya.
Apabila ada gerakan tersebut dia meminta untuk melakukan Focus Group Discussion (FGD), hal itu juga untuk menjaga keamanan agar tidak mengganggu ketertiban umum.
“kita ketemuan saja maunya apa, kita FGD kan (Focus Group Discussion) saja. kita diskusi saja. karena daripada mengganggu di ketertiban umum” ujar Brigjen Pol Fudail.
Menurutnya dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang unjuk rasa boleh dilakukan. Namun jika menganggu ketertiban umum maka pihaknya tidak akan mengizinkan .
“H-3 (aksi unjuk rasa yang dilakukan) kebanyakan mendadak. Besok mau unjuk rasa, malam ini mau dimacetkan. Saya tidak izinkan” tegasnya. (KT-05)
