Terkait Alokasi Dana Pemeliharaan Hutan Boalemo, Wasito Somawiyono Angkat Bicara

Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Boalemo, Selasa (25/7/2023) Foto Zulkifli

Pojok6.id (DPRD) – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Wasito Somawiyono, menyampaikan tanggapannya terkait alokasi dana pemeliharaan untuk kawasan hutan di Boalemo.

Hal itu disampaikan Wasito pada saat timnya, Komisi II , melaksanakan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Boalemo, dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan pada kelompok masyarakat, Selasa (25/7/2023)

Saat diwawancarai, Wasito menyebut, bahwa untuk mendapatkan alokasi dana pemeliharaan lanjutan, kelompok-kelompok yang sudah dibentuk harus memenuhi persyaratan populasinya berhasil atau tumbuh di atas 75%.

Read More

“Hal itu harus tercapai, sehingga kelompok yang ada dibawah KPH ini akan mendapatkan bantuan dana pemeliharaan lanjutan, sebanyak 20% dari anggaran total,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia juga menambahkan bahwa untuk mendapatkan alokasi dana tersebut, pemerintah daerah dan provinsi harus menunjukkan kesungguhan dengan menganggarkan minimal 5 hingga 10% dari anggaran mereka untuk kegiatan monitoring.

“Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2023 dan 2024, kepastian dana alokasi untuk program pengelolaan kawasan hutan di Boalemo masih menjadi perhatian utama, mengingat adanya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait,” tambahnya.

Sementara itu, Hastuty Ajub, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Boalemo, menyampaikan rasa senang atas kunjungan dari Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.

Ia menyatakan bahwa kunjungan tersebut memberikan kesempatan bagi KPH Boalemo, untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan serta mengusulkan rekomendasi untuk kelanjutannya.

“Kami berharap komisi II, dapat memfasilitasi anggaran untuk tahap lanjutan, yaitu pemeliharaan pelaksanaan lahan yang selama ini dikerjakan oleh masyarakat. Sehingga nantinya keberlanjutan dari tanaman itu bisa dinikmati oleh masyarakat baik dari segi perekonomiannya dan juga dari segi lingkungannya,” pungkasnya. (Adv)

Related posts