GORONTALO – Teka-teki penetapan Tujuh Pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/Kota, dari Partai Golkar akhirnya terjawab sudah, Kamis (11/09/2019). Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, ketika menghubungi awak media ini, menyampaikan bahwa Tujuh Pimpinan DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo dari partai Golkar sudah resmi ditetapkan.
“Alhamdulillah semua unsur pimpinan DPRD se provinsi Gorontalo dari partai Golkar telah resmi ditetapkan oleh DPP partai Golkar, masing-masing, DR. Paris R. A Jusuf, S.Sos.I, MSi, sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Risman Taha, SE, sebagai Ketua DPRD Kota Gorontalo, Zainudin Pedro Bau, SH, C.La, sebagai Wakil Ketua DPRD kabupaten Bone-bolango, Irwan Dai, sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Lahmuddin Hambali, S.Sos.I, M.Si, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Nasir Giasi, S.Pd, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, dan Hamzah Sidik, SH, MH, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara,” kata Ghalieb.
Ghalieb yang juga menjabat Jurubicara Partai Golkar Provinsi Gorontalo ini menerangkan bahwa, proses rekrutmen calon pimpinan DPRD di Golkar memang agak memakan waktu cukup lama sebap dilakukan dengan proses demokrasi yang berjenjang dan sangat terbuka mulai dari penetapan tingkat kabupaten, provinsi dan terakhir penetapan satu nama ditingkat pusat.
“Memang perdebatan menjadi sangat dinamis ditingkat pusat karena bagi partai Golkar pimpinan DPRD bukan hanya soal kepentingan simbolik jabatan dan seremoni proses seleksi, tapi betul-betul mempertimbangkan aspek kapasitas dan kapabilitasnya dalam memperjuangkan amanat penderitaan rakyat, apalagi semua calon yang diusulkan daerah rata-rata memiliki kemampuan yang merata Karena sudah melalui penjaringan ketat saat caleg lalu,” ungkapnya.
Masih tambah Ghalieb, bahwa pada akhirnya DPP telah memutus tujuh nama capim DPRD dari Golkar, karena memang ketua DPD Partai Golkar Rusli Habibie, cukup serius melakukan pengawalan terhadap usulan-usulan prioritas dari daerah.
“Prinsip beliau (Rusli.red) bahwa orang di daerah yang paling tahu dan mengerti tentang situasi didaerah. Oleh karena itu beliau meminta kepada DPP untuk tetap berpihak pada usulan dan kepentingan politik daerah daerah,” lanjutnya.
Terakhir politisi muda Golkar ini menyampaikan permohonan maaf kepada fraksi-fraksi non Golkar di DPRD karena keterlambatan penerbitan surat penetapan pimpinan dari Golkar. “Kami mohon maaf atas keterlambatan ini,” pungkas Ghalieb. (*)
