“Pada intinya, sebelum mendirikan sebuah Perusahaan (PT) penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) harusnya dipahami dahulu aturan-aturannya, termasuk UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dan Permenaker No.10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Ijin P3MI,” tutur Trining, Selasa (25/8/2020).
“Oknum yang bersangkutan nanti akan kita panggil, sedangkan ranah pidana kita serahkan ke Polres Tulungagung untuk menanganinya,” terang Agus pada Pojok6.id diruang kerjanya, Senin (24/8/2020).
“Sangat prihatin dengan adanya kejadian tersebut, apalagi ditengah Pandemi covid-19 saat ini. Menurut aturan negara itu salah besar, dan itu tindakan yang ceroboh,” kata Susy.
“Kalau ada penempatan PMI, itu ilegal atau traficking. Mungkin visa yang dipakai bukan visa kerja, dan itu tipu-tipu,” imbuhnya.
