Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mewacanakan untuk melebur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Wacana itu diutarakannya saat menggelar Rapat Evaluasi dengan jajaran Dinas Perkim di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (29/7/2019).
Usai diperiksa, kepada awak media mantan Bupati Gorontalo Utara itu mengatakan, kedatangannya ke Mapolda Gorontalo hari ini adalah untuk memberikan keterangan terkait laporan dugaan penipuan.
“Untuk pengembangan budaya ini saya bantu 250 juta. Nanti tolong Ayahanda (kepala desa) buatkan proposalnya. Kami anggarkan pada APBD Perubahan tahun ini,” ungkap Rusli disambut warga yang hadir.
“Kegiatan ini merupakan kali kedua yang kami laksanakan. Tujuannya untuk menjaga eksistensi pelestarian keragaman budaya di Kaaruyan, sebab sebagaimana diketahui desa kami menjadi salah satu desa wisata budaya di Boalemo,” jelas Kepala Desa Kaaruyan, Ronal Ch Rampi.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memberi persyaratan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa kepada para Pejabat Eselon III atau Pejabat Administor di lingkungan pemerintah provinsi. Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pejabat administrator diwajibkan menguasai aturan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Dahlan menambahkan, pihak Rusli Habibie juga sudah dua kali melayangkan somasi namun tidak dijawab oleh Rustam Akili.
Tak heran, banyak aktor politik yang mencoba untuk merangkak naik mendekati posisi terbaik, bahkan ada yang jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Sebab, politik membutuhkan seni.
Gubernur menguraikan status SITU ini harus dilihat sejarahnya, ini aset kecamatan, desa atau punya masyarakat.
“Ini dikhususkan untuk membantu bapak ibu saudara sekalian untuk bahan pangan, supaya tidak susah mencari beras,” jelas Rusli.
Nelson tidak memandang, RS Ainun untuk kepentingan Gubernur Gorontalo saat ini, tapi baginya penting mendukung RS Ainun demi kepentingan rakyat Gorontalo secara keseluruhan.
