Rumah Sakit (RS) Ainun di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo direncanakan akan menjadi rumah sakit rujukan penanganan covid-19. Rencana itu disampaikan oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie saat meninjau gedung baru di lantai dua bagian Timur gedung utama RS Ainun, Rabu (27/5/2020).
Perjalanan panjang proses Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Rumah Sakit dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) hampir rampung. Kepastian itu diperoleh usai Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memimpin rapat finalisasi dokumen KPBU yang berlangsung di Hotel Lumnior, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya agar rencana pengembangan Rumah Sakit dr.Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) cepat terealisasi menjadi rumah sakit rujukan tipe B. Selain dikerjasamakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pemprov Gorontalo berupaya agar masuk rencana penganggaran pemerintah pusat tahun 2021 nanti.
Dukungan itu dituangkan dalam bentuk rekomendasi organisasi saat Musyawarah II IKA HPMIG yang berlangsung di Hotel Horison, Kota Gorontalo, Minggu (15/12/2019). Selain dukungan terhadap pembangunan RS Ainun, alumni HPMIG Makassar juga menyatakan dukungan terhadap delapan program unggulan Pemprov Gorontalo.
Kesungguhan pemerintah agar pembangunan Rumah Sakit dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) mendapat pengawalan dan pengawasan dari penegak hukum benar benar direalisasikan. Setelah mendatangi Kejaksaan Agung pada Senin kemarin, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama tim mendatangi Mabes Polri, Selasa (3/12/2019).
Direktur RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, dr. Yana Yanti Suleman mengatakan, survey ini merupakan tindak lanjut Akreditasi Program Khusus di tahun 2018 dalam menjaga dan mempertahankan mutu layanan yang berkualitas dan terstandardisasi.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris A Jusuf meminta pihak eksekutif menjawab tanggapan fraksi-fraksi terkait dengan Persetujuan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun).
DPRD Provinsi Gorontalo akhirnya mengesahkan skema perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). Skema tersebut merupakan skema pengembangan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terus berjuang untuk mewujudkan rumah sakit Ainun. Ini dilakukannya karena melihat kondisi masyarakat Gorontalo yang begitu banyak yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi sangat terbatas baik SDM maupun infrastruktur rumah sakit.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo segera menyetujui usulan skema Avaibility Payment (AP) untuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pembangunan RSUD Ainun Habibie. Menurut Ketua DPRD Paris Yusuf, dari empat syarat yang diminta oleh anggota, tinggal satu yang belum diselesaikan yakni Legal Opinion (LO).
