Kepala Bidang Investasi Dinas Penanaman Modal (DPM) kabupten Pohuwato, Hasan Haluta mengatakan tindakan tegas Pemerintah Daerah (Pemda) menurunkan Satpol PP untuk menutup gerai Indomaret pada 30 November 2021 lalu merupakan bentuk teguran terakhir. Tindakan tegas dilakukan karena belum adanya izin prinsip dari Pemda.
Bupati Pohuwato, Saipul A Mbuinga meluapkan kekesalannya atas sikap manajemen Indomaret yang dinilai seenaknya terhadap pemerintah daerah. Ia mengaku geram dan tidak terima atas tindakan tersebut.
Politikus partai Nasdem, Iwan Adam memberi komentar terkait persoalan pembangunan Indomaret yang dilakukan tanpa izin di Pohuwato. Menurutnya pemerintah daerah kurang tegas menyikapi persoalan itu meskipun telah menuai penolakan dari sejumlah aktivis hingga pemerintah Desa.
“Ada pedagang kaki lima yang telah datang ke (kantor) Desa mempertanyakan apakah ini (Indomaret) sudah dapat izin dari pemerintah daerah atau pemerintah desa yang memberikan izin. Untuk itu kami pemerintah desa dan BPD turun untuk mengklarifikasi. Untuk sementara menunggu kajian dari pemerintah daerah terkait dengan perizinan minimarket ini,” kata Kepala Desa Marisa Utara, Iwan Kadir, Selasa, (16/11/2021).
Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, Idris Pakaya mengakui pihaknya telah menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan Indomaret. Bantuan itu berupa renovasi bangunan sekolah.
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) dan Badan Advokasi Indonesia (BAI) Perwakilan Provinsi Gorontalo, Masrin Kone turut mengomentari pro kontra masuknya perusahaan Indomaret di Kabupaten Pohuwato. Menurutnya, publik harus fokus pada dampak positif.
Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Rizal Pasuma mengatakan, kelanjutan pembangunan dan rencana masuknya investasi perusahaan Indomaret di Pohuwato menunggu hasil kajian pemerintah daerah. Disamping itu, DPRD akan rapat internal untuk memutuskan langkah yang akan diambil.
