Angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo kembali mengalami penurunan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, pada bulan Maret 2019, angka kemiskinan Provinsi Gorontalo sebesar 15,52 persen atau turun 0,31 persen dari bulan September 2018 yang sebesar 15,83 persen. Berdasarkan persentase tersebut, jumlah penduduk miskin Gorontalo berkurang sebanyak 2,27 ribu orang dari 188,30 orang pada bulan September 2018 menjadi 186,03 orang pada Maret 2019.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo menunjukkan perekonomian Gorontalo pada Triwulan I tahun 2019 tumbuh sebesar 6,72 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019, fokus pada delapan program prioritas Pemprov Gorontalo. Hal itu dijelaskan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim pada pengantar rancangan KUA-PPAS perubahan APBD pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (15/7/2019).
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terus menancapkan kiprahnya di tingkat nasional. Selain dikenal oleh pejabat dan politisi nasional, kehadiran Gubernur Rusli memberi warna baru di daerah yang ia kunjungi.
Sekretaris Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat (Yaphara) Nixon Ahmad menyatakan dukungannya terkait dengan proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RSUD dr.hj Hasri Ainun Habibie (RS Ainun).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Melalui Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Moh. Ardian Noverianto menjelaskan bahwa proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur bukanlah hutang. KPBU sistemnya adalah belanja jasa dalam jangka waktu tertentu saat layanan tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo segera menyetujui usulan skema Avaibility Payment (AP) untuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pembangunan RSUD Ainun Habibie. Menurut Ketua DPRD Paris Yusuf, dari empat syarat yang diminta oleh anggota, tinggal satu yang belum diselesaikan yakni Legal Opinion (LO).
Pemerintah Provinsi Gorontalo yang diwakili Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada korban bencana Kebakaran yang menimpa keluarga Rusli Wahab.
Peran BPS dinilai penting untuk membantu pembangunan yang ada diKabupaten Gorontalo Utara. Hal itu disampaikan oleh Bupati Indra Yasin usai menghadiri pisah sambut sekaligus pengantar tugas kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat (12/07/2019).
