“Insha Allah pembangunannya di tahun 2020 ini cepat selesai, sehingga tahun 2021 sudah bisa mulai perekrutan calon Bintara TNI,” Kata Rusli Habibie usai rapat pembahasan pembangunan SECABA Rindam XIII, di Makodam XIII/Merdeka, Manado,Sulawesi Utara, Jumat, (20/9/2019).
Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang mengatakan Kodam sangat merasa terbantu dengan program yang diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dibantu juga oleh pemerintah kabupaten/kota di Gorontalo.
Dua pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dikukuhkan menjadi Widyaiswara Ahli Utama bertempat di Auditorium Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis, (19/9/2019).
Sejak tiga hari terakhir ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengintensifkan pelaksanaan pasar murah di sejumlah kecamatan di kabupaten/kota. Setelah sukses menggelar di Kota Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Boalemo, pasar murah kali ini menyasar warga pesisir pantai di Kecamatan Batudaa Pantai, Rabu (19/9/2019).
Auditor Utama Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dori Santoso menyebut pemberian opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan merupakan pemberian atau hadiah. Lebih daripada itu, opini WTP merupakan hasil dari kerja keras pemerintah daerah selama ini.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, membuka kegiatan Sosialisasi Neraca Spasial Sumber Daya Alam, yang diselenggarakan di Hotel Horison, Kota Gorontalo, Kamis (19/02019).
Sebanyak 1.450 anggota Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pembina pendamping, utusan dari seluruh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka se Provinsi Gorontalo mengikuti Kemah Bakti Karakter Kebangsaaan. Pembukaan Kemah Bakti Karakter Kebangsaaan dirangkaikan dengan apel besar dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-58 tahun 2019 tingkat Provinsi Gorontalo di halaman Kantor Bupati Gorontalo Utara, Kamis (19/9/2019).
Lebih lanjut Sila Botutihe mengatakan, bahwa pihaknya sudah bertemu dengan nelayan setempat dan mendengar langsung apa yang menjadi aspirasi mereka. Para nelayan meminta agar Pemprov membenahi TPI agar menjadi lebih baik lagi.
Sekda berharap dengan adanya Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, provinsi maupun kabupaten kota bisa memberikan data yang sebenar benarnya sesuai kenyataannya.
“Peninjauan ini merupakan pengawasan berkala, terhadap pekerjaan kebinamargaan yang kali ini ada di Kota Gorontalo,” kata Fandit.
