“Manfaatkanlah kebijakan bapak gubernur ini untuk mengurus pajak kendaraan, mumpung tidak ada denda keterlambatan. Ada juga keringanan bea balik nama kendaraan bermotor dalam dan luar Provinsi Gorontalo,” jelas Kepala UPTD Badan Keuangan Wilayah I, Burhanuddin Alpiah, Rabu (4/12/2019).
Tren kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Gorontalo terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data pengelola program DBD Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi Gorontalo jumlah kasus DBD pada tahun 2018 tercatat ada 905 kasus dan 2019 meningkat 1.092 kasus.
“Saya kira ini bagus dan membanggakan serta bisa menjadi contoh daerah lain, dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang minimal dan bisa dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan mekanisme KPBU,” kata Suharso.
Kinerja Media Center pada Bagian Humas, Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo paling produktif tahun 2019 jika dibandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya. Berbagai produk informasi dan dokumentasi publik dihasilkan dalam berbagai varian.
Kesungguhan pemerintah agar pembangunan Rumah Sakit dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) mendapat pengawalan dan pengawasan dari penegak hukum benar benar direalisasikan. Setelah mendatangi Kejaksaan Agung pada Senin kemarin, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama tim mendatangi Mabes Polri, Selasa (3/12/2019).
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menjadi pembicara utama pada workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk tingkat pimpinan pada Pemerintah Daerah se Provisi Gorontalo. Workshop SPIP berlangsung di ruang pertemuan Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, Selasa (3/12/2019).
Bank Indonesia (BI) memprediksi prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 berada pada kisaran angka 6,1 persen hingga 6,5 persen. Prospek tersebut lebih besar dari angka pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen.
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim berharap dukungan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Gorontalo. Harapan tersebut diungkapkannya pada silaturahmi jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dengan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat di rumah jabatan Wagub Gorontalo, Selasa (3/12/2019).
Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Gorontalo telah merekomendasikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Namun rekomendasi tersebut masih akan di kaji kembali oleh Pemprov Gorontalo.
“Dalam arti kami sejak awal sudah menyampaikan rencana pembangunan RSUD Ainun Habibie. Dan yang terpenting adalah pihak Mabes Polri sudah tahu, bahwa di Gorontalo ada proyek pekerjaan yang menggunakan skema KPBU,” kata Gubernur.
