Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo menilai aktivitas pembangunan tempat wisata pantai Ratu di kawasan hutan lindung, desa Tenilo, Kabupaten Boalemo berpotensi maladministrasi.
Tag: OMBUDSMAN
Ombudsman Awasi Pelaksanaan UNBK
Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan pengawasan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) 4, dan di beberapa sekolah lain di Kota Gorontalo, Selasa (26/03/19).
Pemda Gorut Berkomitmen Tingkatkan Kepatuhan Pelayanan Publik
Diharapkan dari upaya dan trik tersebut, kata Ridwan, dapat meningkatkan penilaian dari pihak Ombudsman terkait pelayanan publik tahun ini.
Ombudsman Pertanyakan Ketidakhadiran Manager PLN
Kajian tersebut kata Sofyan, melibatkan banyak pihak baik sejumlah masyarakat yang berurusan dengan PLN karena divonis telah melakukan pencurian listrik, para petugas lapangan, dan pihak PLN sendiri.
Ombudsman Temukan Maladministrasi Dalam Penanganan Kasus Pencabulan di Pohuwato
Hingga saat ini pelapor tidak pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Resor Pohuwato.
Kasus Pencabulan 3 Tahun Mengendap di Polres Pohuwato
“Semoga di tahun 2019 ini pihak polres pohuwato bisa menuntaskan kasus ini,” kata Hasrul Eka Putra, Asisten Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo.
Terima LAHP, Dua Kapolres di Gorontalo Penuhi Undangan Ombudsman
“Proses permintaan tanggapan sudah kami lakukan terlebih dahulu yang saat itu dilaksanakan oleh Asisten Penanggung Jawab Substansi Kepolisian, Wahiyudin, dan hari ini tinggal penyerahan saja,” Kata Hasrul.
ORI Investigasi Lambatnya Penyelesaian Kasus Perkosaan UGM
“Terkait proses hukum yang saat ini masih berlangsung di Polda DIY semua berjalan independen. Kami tidak mempengaruhi, nanti kasus hukum akan berjalan dan hasilnya kita tunggu saja,” ujar Panut.
Sekda : Jika Dilakukan Secara Konsisten, Pelayanan Publik Akan Baik
“Kita belum menerima penyampaian secara resmi dari Ombudsman, dan belum tahu juga kriteria yang dinilai oleh Ombudsman dalam pelayanan publik di Gorontalo Utara,” kata Ridwan.
Pemkab Gorontalo Hanya Mampu Di Zona Kuning Pelayanan Publik
“Untuk wilayah Provinsi Gorontalo sendiri, baru dilakukan pada tahun 2015 dengan objek penilaian yakni Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Gorontalo, dan Pemerintah Kabupaten Boalemo,” Kata Andika.
