Di tingkat kementerian, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi diberikan kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama. Sedangkan untuk pemerintah daerah diberikan kepada Pemprov Jambi dan Pemprov Sulawesi Tenggara, serta 12 Pemkot dan 71 Pemkab.
“Bahwa ada yang tidak setuju, biasa saja. Pasti ada yang tidak setuju, kan sekarang belum dimekarkan. Tapi nampaknya upaya pemekaran itu tepat,” jelas Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (5/11).
Mantan prajurit yang pernah bertugas di Gorontalo menilai, daerah ini sudah mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Wiranto juga bicara tentang program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran. Konsep ini meski tidak populis tapi dijalankan pemerintah dengan alasan pemerataan pembangunan.
Bagi mantan Panglima ABRI era Soeharto itu, Pemilu harus dijadikan wadah masyarakat berpesta memilih pemimpinnya. Bukan justru larut dalam konflik, berbeda pendapat bahkan ‘berperang’ satu sama lain.
“Tujuan dari pengarahan ini agar dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak pada 17 April mendatang bisa berjalan dengan aman, damai dan tertib,” kata Wiranto.
Untuk mengecek kesiapan pelaksanaan Pemilu 2019 di Provinsi Gorontalo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, direncanakan besok (red-Jumat) akan berkunjung ke Provinsi Gorontalo.
Gubernur Rusli Habibie, pun memberikan paparan singkat kondisi Gorontalo. Dan memastikan, daerah berjuluk serambi madinah ini, sudah siap mensukseskan pemilu 2019.
