Tidak adanya investor yang memasukkan dokumen penawaran dalam lelang pengembangan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyelenggarakan Market Sounding (kegiatan penjajakan minat pasar) proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Gorontalo dr. Hasri Ainun Habibie yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (1/12/2020).
Perjalanan panjang proses Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Rumah Sakit dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) hampir rampung. Kepastian itu diperoleh usai Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memimpin rapat finalisasi dokumen KPBU yang berlangsung di Hotel Lumnior, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya agar rencana pengembangan Rumah Sakit dr.Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) cepat terealisasi menjadi rumah sakit rujukan tipe B. Selain dikerjasamakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pemprov Gorontalo berupaya agar masuk rencana penganggaran pemerintah pusat tahun 2021 nanti.
“Dan pemerintah Kalteng diminta Bappenas RI untuk mengundang kami dari Tim Simpul KPBU RSUD Ainun Habibie, untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait skema KPBU ini,” kata Paris.
Dalam kunjungan kerjanya di Jakarta pekan ini, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dijadwalkan juga akan bertemu dengan Wakapolri pagi ini, Selasa (3/12/2019) di Mabes Polri.
Hal ini perlu dipaparkan, lanjut Gubernur, agar program strategi nasional ini bisa mendapatkan pengawalan sejak awal.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan keputusan DPRD tentang Persetujuan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) RS Ainun kepada rakyat. Ia tidak ingin berkomentar banyak soal empat fraksi yang menerima dan tiga fraksi yang menolak keputusan tersebut pada Sidang Paripurna, Senin (18/11/2019).
Pemerintah Provinsi Gorontalo sangat mendukung rencana Kementerian Perhubungan RI untuk melakukan pengembangan pelabuhan Anggrek yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Di sisi lain lanjut kata Budi, pemerintah provinsi hanya mampu menyediakan anggaran Rp1,25 miliar per tahun untuk pasien rujukan. Dana ini hanya bisa mengakomodir 20-25 pasien miskin tergantung lokasi daerah dan rumah sakit yang dituju.
“KPBU RS Ainun kita dianggap bisa menjadi best practice bagi daerah lain. Kemudian dalam tahapan perencanaan, persiapan dan penyiapan dokumen dimintakan saran untuk perbaikan regulasi,” jelas Budiyanto Sidiki usai acara.
