Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, menerima kunjungan audiensi Kakanwil Kemenkumham Gorontalo, pada Senin (14/2/2022), bertempat di rumah jabatan Wali Kota Gorontalo.
Tag: KEMENKUMHAM
Kanim Gorontalo Laksanakan Kegiatan Bakti Sosial “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita.
Sekda Darda Daraba Hadiri Raker HAM Kanwil Kemenhumham Gorontalo
Dengan diterbitkannya Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo menggelar rapat kerja dengan kabupaten kota se Provinsi Gorontalo di Gedung GPCC Kota Gorontalo, Selasa (22/6/2021).
Bupati Gorontalo Terima Kunjungan Kerja Kanwil Kemenkum HAM
Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Gorontalo, Hantor Situmorang, Kamis (15/04/2021).
Pelayanan Publik Peduli HAM, Anas Yusuf: Boalemo Masuk Kategori Cukup Baik
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Boalemo, Anas Yusuf mengatakan, dalam pelayan publik berbasis Hak Asasi Manusi (HAM) Kabupaten Boalemo masuk dalam kategori cukup baik.
Silaturahmi, Kepala Kemenkumham Gorontalo Temui Gubernur Rusli
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo yang baru Hantor Situmorang, menemui Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di rumah jabatannya, Jumat (8/1/2021).
Daerah Rawan Bencana Diminta Jadi Prioritas Distribusi Logistik Pilkada 2020
Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim meminta penyelenggara pilkada memprioritaskan daerah rawan bencana dalam distribusi logistik pilkada 2020. Hal itu diungkapkannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 melalui video konferensi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.
Idris Rahim Apresiasi Penguatan Zona Integritas di Kanwil Kemenkumham Gorontalo
Idris berharap, zona integritas yang dibangun oleh Kanwil Kemenkumham Gorontalo berbasis WBK dan WBMM, semua satuan kerja dan Unit pengelola teknis juga mampu menerapkan 6 area perubahan.
