Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi mengatakan akan memanggil kembali pihak Inspektorat Daerah (Itda) untuk mempertanyakan perkembangan kasus Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kecamatan Popayato Timur (Poptim). Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi kepada sejumlah warga Kecamatan Poptim yang melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD, Senin (15/11/2021).
“Kemarin kami baru mendapatkan data dari kantor pos, masalahnya itu karena banyak, itupun ada beberapa bulan dibayar. Jadi kendalanya itu butuh waktu untuk meneliti ini,” Ungkapnya, Kamis, (7/10/2021).
Para kepala desa di Kecamatan Popayato Timur telah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah (Itda) Pohuwato terkait persoalan penyaluran dana bantuan sosial tunai (BST) yang berpolemik di masyarakat.
Fraksi PKB DPRD Pohuwato mendorong agar pemerintah daerah mengusut tuntas perkara BST di Kecamatan Popayato. Ketua Fraksi, Abdullah Diko mengatakan hal itu diperlukan untuk memberikan efek jera.
Inspektorat daerah (Itda) Pohuwato terus melakukan pendalaman perkara kasus penyaluran BST di Kecamatan Popayato. Kepala Itda Trizal Entengo mengatakan proses saat ini pada tahap pengambilan keterangan TKSK dan kepala desa.
