“Kesimpulan rapat kami tadi bahwa untuk penanganan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, yang oleh pemerintah memberikan bantuan sosial. Data-data penerimanya perlu disesuaikan atau kalau perlu di nol-kan kembali” Jelas Hamid.
Tag: JPS
Sofyan Puhi : Dinsos Provinsi Tidak Bekerja Maksimal untuk Salurkan JPS
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo,Sofyan Puhi mengkritik kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada warga. Usai melakukan monitoring di sejumlah kabupaten/kota, Sofyan mengaku menemukan penyaluran bantuan berupa paket sembako yang masih bermasalah.
Rusli Habibie Ingatkan Transparansi Data Penerima Bantuan
Gubernur Gorontalo kembali mengingatkan agar data penerima bantuan harus transparan. Hal itu untuk menghindari penyaluran sembako yang tidak merata bahkan tidak adil.
Komisi IV Deprov Temukan Warga Desa Dunggala Belum Terima Bantuan JPS
Para warga desa Dunggala, Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango diketahui belum menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal itu terungkap saat kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Jumat (1/05/2020).
Pemkab Gorontalo Serahkan 12 Ribu Bantuan Sosial Ke Warga
Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyerahkan 12 ribu bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo yang terdampak covid-19. Penyerahan bantuan JPS kepada masyarakat ini di berikan langsung oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo di wilayah Kecamatan Limboto. Jumat, (17/04/2020).
17,1 Miliar Bantuan JPS Mulai Ditransfer ke Kabupaten/Kota
Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai mentransfer anggaran untuk membiayai bantuan Jaring Program Pengaman Sosial (JPS) ke pemerintah kabupaten/kota. Nilainya sebesar Rp17,1 miliar. Transfer anggaran tersebut akan dilakukan sebanyak tiga kali yakni seminggu sebelum Ramadan, seminggu sebelum lebaran dan seminggu setelah idul fitri.
Banyak Warga Terdampak, Pemprov Gorontalo Perluas Penerima Bantuan JPS
Pada awalnya pemprov Gorontalo telah menyiapkan anggaran bagi 53.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berdasar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun jumlah itu dipastikan akan bertambah, mengingat banyaknya masyarakat yang terdampak kebijakan pencegahan wabah virus Corona.
