Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) sipapun dia harus menjunjung tinggi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), sehingga azas hukum presumption of innosence (Azas Praduga Tak Bersalah) menjadi pengakuan utama kita bersama,
Tag: GORR
PUPR Siapkan 180 Milyar untuk Rampungkan Pengerjaan Jalan GORR
Pengerjaan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sejauh 3,2 KM yang saat ini masih terhenti pengerjaannya, terus dicarikan solusinya oleh Dinas PUPR. Setelah mendapatkan kunjungan langsung dari Tim Pansus LKPJ DPRD Provinsi Gorontalo, Dinas PUPR akan segera menindaklanjuti penyelesaian persoalan pengerjaan jalan GORR.
Deprov Dukung Upaya PUPR Selesaikan Persoalan Jalan GORR
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf menyampaikan secara kelembagaan pihaknya mendukung kinerja seluruh pihak yang mengerjakan pembangunan jalan GORR di Provinsi Gorontalo.
Wagub Minta GORR yang Belum Terhubung Segera Diselesaikan
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim meninjau ruas Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang belum terhubung di Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Kamis (9/4/2020). Wagub Idris Rahim mendorong agar ruas jalan sepanjang 3,2 kilometer yang masih terhambat pembangunannya tersebut bisa segera diselesaikan.
GORR Kembali Disorot, Charlie : Jadi Aktifis Jangan Pilih Pilih Kasus
Mahasiswa sekaligus aktivis yang aktif mengikuti perkembangan dan dinamika didaerah mengatakan, bahwa pernyataan tersebut hanyalah lelucon di tahun baru.
Pernyataan Ketua HMI Terkait Kasus GORR Dinilai Tidak Objektif
Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo terkait penanganan kasus GORR dinilai tidak objektif.
Kaitkan Gubernur Dalam Kasus GORR, Charlie: Mungkin Lagi “Cari Panggung”
“Saya khawatir sebagai mahasiswa hukum terhadap penerapan dan penegakan hukum di Gorontalo, legitimasi dari lembaga berwenang sudah tidak digunakan lagi, ini mencemaskan,” ucap Charlie.
Jangan “Ceroboh” Tetapkan Tersangka, Albert : Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi
“Saya meminta agar bersama membaca putusan dari MK tersebut, agar supaya penetapan tersangka tidak terlihat ceroboh,” Ujar Albert.
Penetapan Tersangka GORR, Ridwan Hemeto Pastikan Ada Upaya Hukum
Bagaimana dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan ? Jika belum terpenuhi maka hal ini perlu dipertanyakan lagi keabsahan dari penetapan tersangka dugaan korupsi pembebasan lahan GORR.
Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Dalam Pembebasan Lahan GORR
Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), sehingga azas hukum presumption of innosence atau azas praduga tak bersalah menjadi pengakuan utama kita bersama, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya kita semua tunduk terhadap Hukum dan HAM, termasuk dalam proses penegakan hukum.
