Panitia Penyelengara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Gorontalo memastikan tidak ada proses seremonial penerimaan jemaah calon haji di asrama haji. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Mahmud Bobihu saat menggelar rapat final chek seluruh persiapan pelaksanaan pemberangkatan di Asrama Haji Gorontalo, Kamis (18/7/2019).
“Kita ingin mematangkan seluruh persiapan agar pemberangkatan jemaah haji untuk musim haji 1440 hijriah dapat berjalan lancar. Sengaja kita hadirkan seluruh pihak yang terlibat dalam PPIH untuk memaparkan kesiapan sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing,” kata Idris Rahim.
Dinas Perindustrian Perdagangan bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Gorontalo memamerkan produk-produk unggulan daerah pada iven nasional Festival Pesona Bunaken (FPB) 2019.
Salah satu pengurus Dekranasda Kabupaten Gorontalo, Ranto Naki mengatakan stand pameran milik mereka telah ramai dengan pengunjung yang datang untuk membeli sejumlah barang yang dipamerkan.
Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo melalui Forikan (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan), untuk meningkatkan konsumsi ikan tidak pernah surut. Ini terlihat dari kegiatan yang gencar dilakukan melalui kampanye Gemar Makan Ikan (Gemarikan) ke seluruh lapisan masyarakat. Setelah serangkaian kegiatan mulai dari fish to school, bantuan makan ikan untuk anak-anak panti asuhan, Forikan kembali mulai memprogramkan kegiatan Fish For Baby.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota untuk mengalokasikan anggaran pasar murah pada APBD 2020. Menurutnya, program yang sudah dilaksanakannya beberapa tahun terakhir cukup efektif untuk menekan angka kemiskinan.
Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diharapkan dapat menggunakan Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) apabila menemui permasalahan sengketa kontrak, karena ini merupakan bentuk fasilitasi LKPP terhadap dilema permasalahan dan minimnya SDM yang memiliki keahlian khusus terkait sengketa kontrak. Harapan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (17/7/19).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) mencatat realisasi fisik untuk triwulan II mencapai angka 55,22%, sementara untuk realisasi keuangan mencapai 47,73%.
Setelah melalui dua hari kegiatan Governor coaching yang mengangkat tema Kebijakan Percepatan Sistem Merit dan Penanganan Kasus-kasus Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo akan segera membentuk tim yang akan membuat roadmap sistem merit.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada para Bupati/Walikota se Provinsi Gorontalo untuk lebih memperhatikan realisasi fisik dan keuangan daerah. Menurutnya, ekonomi Provinsi Gorontalo masih sangat tergantung pada belanja pemerintah.
