Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo akan membahas kembali anggaran untuk penanggulangan covid-19. Pembahasan akan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menindak lanjuti surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkue).
DPRD Provinsi Gorontalo memastikan tidak ada anggota legislatif yang menolak untuk diperiksa suhu tubuh oleh petugas kesehatan yang berada di posko perbatasan antara Kabupaten Boalemo dan Pohuwato.
Para petani holtikultura di mengeluhkan Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo mengeluhkan sulitnya menampung hasil pertanian. Keluhan itu disampaikan saat bertemu dengan para anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (15/4/2020).
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf meminta agar penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh pemerintah daerah untuk menghindari kerumunun warga yang menerima. Hal itu disampaikan saat mengikuti rapat forkopimda untuk penanganan covid-19 melalui video conference, Selasa (14/4/2020).
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yang juga sebagai Ketua Kosgoro Provinsi Gorontalo mengikuti rapat bersama pengurus pusat lewat video conference, Selasa (14/4/2020).
Pada dialog ini turut hadir Gubernur Gorontalo, Kasrem 133 Nani Wartabone, Kabid Humas Polda Gorontalo, dan juga Ketua MUI Provinsi Gorontalo.
Pesan yang beredar dimedia sosial dan grup whats app yang menyatakan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Kris Wartabone telah positif terserang virus covid-19 dipastikan tidak benar.Hal itu ditegaskan oleh, Rahmat Kasadi selaku Staf Ahli dari Kris Wartabone.
Pembagian sembako untuk pengemudi bentor (becak motor) oleh Gubernur sudah sesuia dengan prosedur pencegahan penyebaran virus covid-19. Sebelumnya pada hari Rabu (7/4/2020) pemerintah provinsi Gorontalo telah merencanakan untuk membagikan sembako di setiap pangkalan bentor.
Upaya pemerintah yang mengalokasikan pergeseran anggaran percepatan penanganan pandemi covid-19 untuk memberdayakan Gudang Beku Terintegrasi (Integrated Cold Storage System/ICS) dinilai oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi Partai Demokrat merupakan tujuan yang baik.
“Harapan kami pada pemerintah agar DPRD bisa terlibat, karena kami juga punya tanggung jawab moral ke masyarakat”Jelasnya.
