Agenda lanjutan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke 37 dalam rangka pembicaraan tingkat I, terhadap Ranperda APBD Tahun 2021 kembali dilaksanakan, Selasa (27/10/2020). Dengan mengagendakan penyampaian pandangan umum dari beberapa fraksi, yang sebelumnya menolak untuk menyampaikan pandangan umumnya pada rapat paripurna Senin (26/10/2020).
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II Sulut di Gorontalo menyatakan bahwa tiga wilayah di Cagar Alam Panua, Kabupaten Pohuwato masih terdapat aktivitas pertambangan emas.
Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo bersama TAPD, membahas hasil evaluasi dari BPK RI dan Kementerian Dalam Negeri tentang laporan pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (3/08/2020).
Dalam tuntutannya, massa FPMI menekankan dua isu yang disampaikan kepada Wakil Ketua II Deprov Gorontalo, Sofyan Puhi. Diantaranya ,isu nasional yang meliputi penolakan Omnibus Law serta menolak PHK oleh perusahaan dengan alasan pandemi Covid-19.
Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Jembatan dinilai perlu melakukan intervensi terhadap perbaikan jembatan penghubung antara Desa Talulobutu dan Desa Bendungan, Kabupaten Bone Bolango.Sebelumnya jembatan itu rusak setelah terjadi abrasi sungai pada dua pekan lalu.
Dalam Rilis yang diterima redaksi Pojok6.id, kunjungan Komisi I Deprov Sulut itu diterima langsung oleh Sekretaris Dewan Mitran Tuna. Dalam penyampainnya ke jajaran Komisi I Deprov Sulut ia menjelaskan saat ini pimpinan maupun anggota DPRD Provinsi Gorontalo lebih banyak kegiatan dalam daerah
Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menghadiri kegiatan penghijauan kawasan penyanggah hutan serta pencanangan desa wisata, di Desa Tulabolo,Kabupaten Bone Bolango, Rabu (22/07/2020).
Meyke Camaru, aleg Deprov Gorontalo menyerahkan sembako secara langsung ke rumah warga. Penyerahan bantuan itu menurutnya untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok konstituennya terutama selama masa pandemi covid-19.
Sulyanto Pateda, aleg Deprov Gorontalo dari Fraksi Gerindra meminta Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Gorontalo, harus terlibat langsung pada proses verifikasi penerima bantuan Mahyani.
Komisi III Deprov Gorontalo melakukan evaluasi program tiga mitra kerja.Evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian program yang dilaksanakan ditahun 2020. Mitra Kerja itu terdiri dari Dinas Perumahan & Pemukiman, Satker Penyedia Perumahan, dan Balai Prasarana Pemukiman Provinsi Gorontalo.
