Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo periode 2019-2024 resmi dilantik, Senin (9/9/2019) bertempat di Gedung DPRD, Kota Gorontalo.
Tag: DPRD PROVINSI GORONTALO
Konsultasi Program PISEW, Komisi III DPRD Gorontalo Sowan ke Kementerian PUPR
Komisi III yang dipimpin oleh Awaludin Pauweni ini, berkunjung ke Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat RI, di Kantor Ditjen Cipta Karya Direktorat PKP.
Perjuangkan Listrik Bagi 6.000 KK Miskin, DPRD Provinsi Gorontalo Menyambangi PLN Pusat
Pada pertemuan ini, Komisi II berhasil meyakinkan PLN untuk membantu masyarakat Gorontalo melalui CSR berupa program penyambungan listrik baru bagi masyarakat miskin.
DPRD Beri Pujian Tehadap LKPJ Gubernur Gorontalo
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo tahun 2018 yang diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah resmi diterima oleh DPRD.
Gubernur Gorontalo Serahkan LKPJ 2018 ke DPRD
“Alhamdulillah di tengah ketidakpastian ekonomi global, melemahnya nilai rupiah terhadap dollar, kita masih mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil, yaitu mencapai 6,51%, walaupun lebih lambat dibanding tahun 2017 yang mencapai 6,74, namun masih lebih tinggi dari capaian rata-rata nasional tahun 2018 yang sebesar 5,17%,” kata Rusli
Ijazah Bukan Lagi Jaminan, Lulusan SMK Harus Kantongi Sertifikasi Profesi
“Ijazah kelulusan bukan lagi menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan, namun harus mengantongi sertifikasi profesi bagi para lulusan SMK dari berbagai jurusan,” kata Ulul.
Inilah Daftar Ranperda Yang Masuk Dalam Propem Perda Tahun 2019
Terdiri dari 7 Ranperda usulan DPRD, 8 Ranperda usulan eksekutif, 3 Ranperda kumulatif terbuka serta 2 Ranperda tindaklanjut Kemendagri.
Membuat Perda, Ini Permintaan Gubernur Ke Pihak Eksekutif dan DPRD
Rusli juga menambahkan, semua pihak dalam hal ini eksekutif dan DPRD, dalam menghasilkan Perda yang berkualitas perlu memperhatikan urgensi dari produk hukum daerah tersebut.
