Pertemuan antara Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo bersama Aliansi Barisan Rakyat – Bersama Rakyat (Aliansi Bar – Bar) terkait dengan rencana kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak membuahkan hasil. Hal itu pun diakui oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf. Namun ia menyatakan akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan Aliansi Bar Bar.
“Kami perlu memberitahu kepada Ibu untuk periode panen kali ini kami benar-benar mengalami kerugian. Dimana beberapa hasil kebun seperti jagung, pohon kelapa semuanya diterjang banjir” Kata Feri Pahantua, warga Desa Lompotoo saat berdialog dengan Yeyen Sidiki yang berasal dari Daerah Pemilihan II (Dapil II) Kabupaten Bone Bolango, Rabu (15/07/2020).
Reses perseorangan masa sidang III Tahun 2019-2020, oleh Indriani Dunda Aleg Deprov Gorontalo dari Dapil I Kota Gorontalo dilaksanakan di Kelurahan Pohe. Dalam reses itu, Indriani Dunda mendapatkan keluhan dari masyarakat mengenai pendataan penerima bantuan Mahyani yang bermasalah.
Loly Pou Junus selaku Aleg Deprov Gorontalo dari Dapil II Kabupaten Bone Bolango pada saat melakukan reses untuk meninjau Bendungan Lomaya, (Rabu 8/07/2020), menekankan kepada tim teknis dari Balai Wilayah Sungai (BWS) agar Bendungan Alale yang rusak akibat bencana banjir, pengerjaan perbaikannya harus mempunyai spesifikasi yang sama dengan Bendungan Lomaya.
Aleg Deprov Gorontalo dari Dapil II Kabupaten Bone Bolango, Yeyen Sidiki mengatakan warga yang ada di Desa Bindalahe membutuhkan pemecah ombak untuk pencegahan erosi pantai dan bencana banjir rob.
Pembenahan bendungan Alale diharapkan oleh jajaran Tim Reses Dapil II Kabupaten Bone Bolango dapat mencegah meluapnya air di sungai Bone. Terbaru, dampak akibat meluapnya sungai bone menyebabkan banjir yang tidak saja tejadi di wilayah Bone bolango namun juga sampai ke hilir atau muara sungai Bone di pesisir Kota Gorontalo.
Nasir Majid, Aleg Deprov Gorontalo dari Komisi II meminta Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo untuk mendukung para pelaku UMKM dan IKM dalam hal pendampingan produksi serta kelayakan perputaran ekonomi.
Agenda rapat yang telah dibahas oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Gorontalo masih akan menunggu kajian hukum dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang penerapan New Normal.
Moh. Kris Wartabone selaku Wakil Ketua Deprov Gorontalo menjelaskan dimasa pandemi Covid-19 ini, pemerintah diwajibkan untuk meringankan beban mahasiswa Gorontalo untuk kembali ke daerah tempat mereka kuliah. Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa adalah mahalnya biaya rapid test.
Masyarakat Gorontalo diminta untuk lebih disiplin dalam mematuhi penerapan PSBB.Permintaan itu disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo,Paris Jusuf menyikapi keputusan perpanjangan PSBB di Gorontalo yang berlaku hubgga 13 Juni 2020.
