Kata Dedy, proyek yang dikerjakan dengan anggaran sebesar 1 Miliar Rupiah, guna memenuhi kebutuhan air bersih kondisinya setelah dikerjakan tidak bisa dimanfaatkan. Karena, dinilainya pihak kontraktor hanya mengejar pengerjaan bisa cepat selesai tanpa memperhatikan ha-hal teknis yang ada.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II diingatkan oleh Aleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bone Bolango menyeriusi penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bone.
Meyke Camaru, Aleg DPRD Provinsi Gorontalo berharap masyarakat Kota Gorontalo bisa mengakses program bantuan penyediaan air bersih dari Balai Wilayah Sungai (BWS).
Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo memonitoring langsung kegiatan pengerjaan pengendali banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamalate yang ada di Desa Mootilango, Tilongkabila, Bone Bolango, pada Sabtu (17/7/2021).
Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa berharap Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo cepat tangani masalah sedimentasi sungai yang terjadi di desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia, desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat, dan Kecamatan Lemito.
Aw. Thalib Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo sayangkan sikap Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gorontalo yang tidak menghadiri rapat lanjutan pembahasan pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Bulango Ulu. Akibatnya, rapat itupun batal dilaksanakan.
DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur akan mengaudit pengerjaan penanganan Danau Limboto, yang ditangani oleh pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II.
Bencana banjir yang telah delapan kali melanda wilayah Gorontalo membuat Balai Wilayah Sungai II Gorontalo mengemukakan beberapa usulan kepada Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Usulan itu disampaikan lewat rapat bersama di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (03/08/2020).
Masalah lahan warga di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dimediasi oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Rabu (18/9/2019). Mediasi berlangsung di Kantor Bupati Pohuwato dengan menghadirkan unsur Forkopimda kabupaten, Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Badan Pertanahan Pohuwato serta perwakilan warga.
“Laporan dari pak Asisten II Bone Bolango tadi bahwa memang danau ini belum terdaftar di aset Pemda Bonbol, makanya hari ini kita rapat. Saya tadi menyarankan baiknya dikelola oleh Balai Sungai. Jika danau perintis ini masih di Kabupaten sulit untuk mendapatkan anggaran besar dari pemerintah pusat, ” kata Rusli saat diwawancarai usai rakor yang digelar di bantaran danau di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (13/6/2019).
