Aw. Thalib Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo sayangkan sikap Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gorontalo yang tidak menghadiri rapat lanjutan pembahasan pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Bulango Ulu. Akibatnya, rapat itupun batal dilaksanakan.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo menyerahkan 445 Sertifikat Tanah khusus kepada warga transmigrasi di Desa Ayumolingo dan Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.
Kusno Katili, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, BPN Kanwil Provinsi Gorontalo mengatakan dari hasil analisis yang dilakukan diakui memang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pemanfaatan tanah ada yang sesuai dan juga ada yang tidak sesuai.
“Sebenarnya dari target awal 36.000 sertifikat, karena adanya pandemi Covid-19 ada refocusing perubahan anggaran jadi 13.000. Insya Allah untuk tahun 2021 Kabupaten Tulungagung nanti targetnya 53.000 sertifikat,” kata Eko.
Presiden Joko Widodo menyerahkan 1 juta sertifikat tanah untuk masyarakat yang tersebar di 31 provinsi dan 201 Kabupaten/Kota di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/11/2020).
Sekretaris Daerah Gorontalo Utara (Gorut) Ridwan Yasin menyerahkan secara simbolis Sertifikat Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),Senin (12/10/2020) di Desa Molantadu Kecamatan Tomilito.
Beberapa pekerjaan rumah (PR) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo terkait sertifikat maupun permasalahan lahan diharapkan segera terselesaikan. Harapan ini disampaikan Gubernur Gorontalo saat menghadiri penyerahan sertifikat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Himawan Arief Sugoto, yang dilakukan secara virtual yang berlangsung di aula kantor BPN Provinsi Gorontalo, Jumat (10/7/2020).
Sebanyak 2.010 sertifikat tanah diterima oleh warga Kabupaten Gorontalo. Sertifikat tanah tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo.
Kontribusi jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi (BPN) terhadap perekonomian dan pendapatan daerah di Provinsi Gorontalo meningkat.
Tak ingin hal itu terjadi di Pemkab Gorontalo Utara (Gorut), khususnya di bidang pendidikan, Sekretaris Daerah (Sekda) Ridwan Yasin pun bergegas menindaklanjuti status hukum melalui proses penerbitan Sertifikat Aset Sekolah.
