Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, meminta Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Tirta Gerbang Emas untuk cepat menindaklanjuti temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Gorontalo. Berdasarkan hasil audit dari BPKP PUDAM tersebut termasuk dalam kategori perusahaan sakit.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo. Ruang lingkup PKS meliputi supervisi kegiatan pengawasan, peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.
Murwantara menambahkan, di bidang UMKM saat ini ada program Presiden Joko Widodo yang membantu pelaku usaha mikro, kecil, menengah di masa pandemi. Olehnya, saat ini BPKP tengah memperbarui data para pelaku UMKM.
“Saya meminta beliau berkenan meminjamkan salah satu pejabat untuk ditugaskan di Pemprov Gorontalo. Kebetulan Pak Huzairin (Kaban Keuangan) yang juga dari BPKP akan pensiun Oktober nanti,” Kata Rusli usai bertemu dengan kepala BPKP, Yusuf Ateh, Jumat (17/7/2020).
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, atas nama Gubernur Gorontalo, mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo. Pengukuhan digelar di aula BPKP Provinsi Gorontalo, Jumat (15/5/2020).
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo yang baru, Murwantara berkunjung ke rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis (14/05/2020). Kunjungan ini dalam rangka silaturahim sekaligus perkenalannya usai dilantik menggantikan pejabat lama BPKP, Supriyadi.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo mendorong tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit dan puskesmas di Provinsi Gorontalo menjadi lebih baik. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas aparatur rumah sakit dan puskesmas dalam menerapkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA).
