Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan dukungannya terkait rencana penyesuaian iuran BPJS kesehatan. Pemprov Gorontalo siap jika nanti harus menanggulangi iuran bagi lebih kurang dua ratus ribu warga miskin dari yang sebelumnya Rp23.000 menjadi Rp42.000 per bulan per orang.
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim memastikan bahwa dana untuk iuran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Pemprov Gorontalo tersedia dan cukup untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Gorontalo hingga akhir tahun 2019. Hal itu diungkapkannya saat menerima kunjungan Deputi Direksi Wilayah Suluttenggomalut BPJS Kesehatan, Dasrial, di rumah jabatan Wagub Gorontalo, Selasa (10/9/2019).
Afrianto Darmawan Kepala Bidang (Kabid) Perluasan Peserta dan Kepatuhan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Gorontalo menyebut masih ada beberapa badan usaha di Kabupaten Gorontalo yang belum mendaftarkan semua karyawannya di BPJS Kesehatan.
“Rapat konsolidasi organisasi ini penting, mengingat banyaknya persoalan didaerah, termasuk peraturan perundang – undangan yang kurang sinkron diterapkan di daerah sehingga perlu dicarikan solusi bagi permasalahan tersebut,” kata Nelson pada kegiatan rapat APKASI, di Ballroom Sekertariat Apkasi, Jakarta Pusat Senin (27/05/2019).
Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah yang sedang dicanangkan menjadi pilot project Global Budget oleh BPJS Kesehatan. Hal itu terungkap usai Kepala BPJS Cabang Gorontalo Muhamar Yusriza bertemu dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Jumat (24/5/2019)
Hal tersebut dimaksudkan untuk memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bone Bolango (Bonebol), Gorontalo.
“Saya minta dan mengingatkan bapak dan ibu untuk tetap mengutamakan keselamatan diri. Tetap jaga keselamatan. Keselamatan nomor satu,” ujar Bupati.
