Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, Indra Yasin menghadiri sekaligus membuka Kegiatan Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Aset Strategi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan bagi Bendahara Barang tingkat Kabupaten Gorontalo Utara, di Hotel Maqna Gorontalo, kamis (4/07/2019).
Guna membahas usulan program yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, Gubernur Gorontalo menggelar rapat dengan pimpinan OPD bertempat di Rumah Makan Meranti, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (5/7/2019).
Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Moh. Adrian Noervianto menyampaikan tentang garis-garis besar Permendagri No. 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kementrian Dalam Negeri melalui Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Moh. Adrian Noervianto medorong pemerintah daerah yang minim belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memanfaatkan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf. Penyerahan tersebut melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke 213 dalam rangka pembicaraan tingkat I yang berlangsung diruang rapat DPRD, Senin, (24/6/2019).
Progres dan realisasi APBD Provinsi Gorontalo sampai dengan bulan Mei 2019 telah melampaui target. Hal tersebut terungkap pada rapat pimpinan evaluasi penyerapan APBD Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo, di ruang Dulohupa kantor gubernur, Jumat (14/6/2019).
“Saya ingin bikin porgram baru namanya Kartu Sembako Murah NKRI. Jika selama ini kita bikin pasar murah dengan membagikan kupon, maka tahun depan kita siapkan kartunya supaya rakyat miskin bisa terdata dan terbantu,” kata Rusli.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo memastikan pengerjaan proyek jalan lingkungan di Desa Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah dan Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango kualitasnya sesuai dengan perencanaan.
“BPJS jangan sampai membebabni APBD. Sebaiknya anggaran tersebut di arahkan ke APBN, supaya APBD bisa dianggarkan untuk kesejahteraan yang lain,” kata Thariq.
Untuk itu Bupati mengatakan, dengan ditetapkannya APBD Gorut tahun 2019 maka seluruh program dan janji politik saat kampanye Pilbup lalu akan segera dijalankan.
