Gorontalo – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) telah merealisasikan program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 610 unit selama tahun 2018, dengan anggaran mencapai Rp 18 miliar.
Wakil Gubernur Idris Rahim saat menutup rapat kordinasi validasi data bidang perumahan dan permukiman, Jumat (7/12/2018), yang dilaksanakan di Hotel Lion Manado, Sulawesi Utara, mengatakan, berdasarkan data yang ada dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2017 Pemprov telah membangun 4.617 RLH.
“Pemprov masih akan membangun lagi sebanyak 19.864 unit RLH di seluruh wilayah provinsi Gorontalo. Berdasarkan data tersebut, kita masih membutuhkan waktu sekitar 20 tahun lagi untuk menuntaskan pembangunan rumah layak huni di seluruh wilayah Gorontalo,” kata Idris.
Dalam kesempatan tersebut, Idris Rahim menambahkan, data yang akurat dan valid menjadi salah satu hal terpenting dalam menyelesaikan pembangunan rumah layak huni. Ia juga menambahkan, selama ini terjadi perbedaan data di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Satu-satunya yang harus menjadi pegangan kita adalah Basis Data Terpadu, jangan lagi berbeda-beda di lapangan. Sehingga intervensi kita bisa akurat, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabakan,” tegasnya.
Smentara itu, Kepala Dinas PRKP Provinsi Gorontalo, Aries Ardianto menjelaskan tujuan dari pelaksanaan rakor tersebut adalah untuk menyatukan sudut pandang, antara seluruh instansi terkait dalam menekan angka kemiskinan di Gorontalo melalui bantuan perumahan.
“Rakor itu juga dijadikan sebagai sarana berbagi informasi terkait pelaksanaan program perumahan melalui tugas Dekonsentrasi, salah satunya tentang pendataan kepemilikan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui aplikasi Rumah Indonesia (RUMI),” kata Aries. (rls/idj)
