GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengimbau agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan seleksi dengan baik dalam melakukan seleksi penyerahan sertifikat tanah. Hal ini dikatakan Rusli Habibie karena dalam proses seleksi bantuan seringkali terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme).
Ia mengatakan, penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diperuntukan untuk masyarakat atau keluarga yang kurang mampu.
“Jangan sampai lagi ini salah sasaran. Bulan lalu saya menurunkan 4500 ASN se kabupaten/kota untuk melihat langsung, memetakan apakah penerima bantuan PKH, BPJS ini benar-benar orang yang tidak mampu. Ternyata di lapangan kurang lebih 38% dari 200 ribu yang yang menerima itu tidak sepantasnya mendapatkan,” katanya saat memberikan sambutan pada penyerahan 1000 sertifikat tanah di Banthayo Lo Yiladia, Rabu (11/12/19).
Ia pun mengimbau, BPN dalam menjalankan tugas dari pemerintah pusat agar sasaran dan tujuan pemberian surat tanah menggunakan sistem PTSL dapat tepat sasaran. Dan tujuan Presiden Jokowi dalam membantu masyarakat yang kurang mampu dapat terwujud.
“Jangan lagi yang punya tanah hektar-hektar punya rumah bagus, pejabat malah diberikan pelayanan PTSL ini,” ujar Rusli Habibie.
Lebih lanjut ia mengimbau, masyarakat agar melengkapi surat-surat atau tanda bukti sementara, karena dalam prosedur pembuatan sertifikat tanah masyarakat seringkali terkendala dalam menunjukan asal usul tanah yang dimiliki.
“Yang sulit saat ini, masyarakat mengakui itu haknya tapi masyarakat sulit memberikan alasannya, asal usul daripada lahan,” katanya
Ia berharap, agar masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat tanah agar segera menyiapkan data tentang tanah yang akan diajukan untuk bisa mendapatkan sertifikat. Dan masyarakat yang sudah memiliki sertifikat agar sertifikat tersebut dapat disimpan dengan baik. (IYS)
