Pojok6.id (Limboto) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir, menghadiri kegiatan pertemuan forum kemitraan pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan di Kabupaten Gorontalo tahun 2024.
Saat diwawancarai, Roni menyampaikan bahwa dari pihak BPJS Kesehatan telah memaparkan terkait dengan mutu pelayanan kesehatan, seperti gambaran bagaimana iuran BPJS di Kabupaten Gorontalo.
Dan dari pemaparan BPJS, Roni menjelaskan bahwa memang pelayanan kesehatan mengalami masalah, misalnya keterlambatan pelayanan pemeriksaan di poli klinik, keluhan pelayanan obat – obatan, juga rumah sakit yang menjadi tempat rujukan tetapi sudah merujuk juga ke tempat lain di bawahnya seperti di klinik.
Dan atas penyampaian tersebut, Pemerintah Daerah, kata Roni, akan melakukan langkah – langkah serta hasil rapat ini akan di bahas kembali dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti Ombudsman, direktur rumah sakit, kepala puskesmas, juga organisasi profesi kesehatan.
“Kita itu akan membuat kesepakatan dengan mereka, jadi ini yang sementara kita buat, tadi juga saya sudah sampaikan untuk segera pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan juga BPJS merancang pertemuan itu,” kata Roni.
Nantinya dengan pertemuan itu, akan menghasilkan kesepakatan terkait apa yang menjadi mutu pelayanan kesehatan tersebut. Karena pemerintah daerah telah meluncurkan anggaran, untuk bagaimana masyarakat bisa terlayani dengan bagus.
“Untuk UHC itu kita meluncurkan anggaran 30 miliar untuk pelayanan kesehatan, dengan UHC itu masyarakat ketika berobat, di rawat rumah sakit cukup dengan memperlihatkan KTP sudah terlayani. Mudah mudahan pertemuan lanjutan ini, akan meminimalisir keluhan masyarakat,” pungkasnya. (adv)
