Gorontalo – Bagaimana jika seperti ini : tepat ketika ibunya mengucapkan kutukan, Malin Kundang meloncat ke laut. Ia tiba-tiba melihat kelebat buruk tentang nasib buruk yang menghampirinya.
Nasib yang akan mengabadikannya dalam sebongkah batu di lepas pantai. Sebelum itu terjadi, Malin memutuskan untuk habis-habisan melawan takdir. Ia meloncat, lalu berenang tanpa putus ke pantai. Tak ingin jadi anak durhaka pada ibunya.
Sepanjang perjalanan panjang menuju pantai. Ombak kenangan dan rasa bersalah menghantam kepalanya. Semua budi, kebaikan, peluh kasih bundanya hadir dalam sebuah ironi: tepat ketika ibunya mengucap kutukan.
Harapan menyambutnya di bibir Pantai Air Manis… Pergilah Malin ke pasar, menemui setiap perempuan yang mirip sang Ibu. “Ibu! Saya anak ibu, si Malin,” ucap Malin pada tiap perempuan yang ditemuinya.
Hari berganti hari. Hanya satu jawaban yang ia temui: “Kamu keliru, Nak. Aku bukan ibumu. Aku tak punya anak bernama Malin”. Begitu seterusnya.
Ia pun berkeliling pasar dan bersujud di hadapan setiap perempuan yang ia dapati. Mula-mula kerumunan pasar menganggapnya aneh. Tapi kemudian, kelakuan Malin menjadi seperti parodi bagi penduduk desa.
Kisah Malin menjadi sebuah drama penghibur, pencampuran sempurna antara olokan dan pengharapan. Kisah seorang anak manusia terus menerus meminta ampun—berharap untuk tidak jadi batu.
Tak hanya penduduk desa dalam kisah baru Malin Kundang, kita—para pembaca—pun terhibur oleh cerita Sapardi Djoko Damono ini.
Sapardi menuliskan “nasib baru” Malin ini dalam cerita “Sebenar-benar Dongeng tentang Malin Kundang yang Berjuang Melawan Takdir Agar Luput dari Kutukan Sang Ibu”. Sapardi seolah mau menyampaikan kepada kita bahwa: Malin Kundang belum jadi batu. Ia telah kembali ke daratan. Ke kehidupan yang penuh kedurhakaan.
**
Di daratan, di kehidupan yang bukan dongeng ini, kita pun diperhadapkan pada politik Malin Kundang: politik yang mendurhakai Mande Rubayah demi tumpukan harta dan kuasa.
Dari “Demos”, sang ibu, lahirlah anak-anak partai politik sebagai anak kandung demokrasi. Sang ibu demos selalu mengorbankan dirinya (atau dikorbankan) dalam tiap fase persalinan demokrasi.
Susah payah melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Demos selalu menjadi ibu Malin Kundang: yang dikuras kesana-kemari, dijadikan statistik dan jamban janji, yang penyabar, yang selalu menunggu anaknya di dermaga.
Dalam perih doa ibu. Anak-anaknya makin tak tahu diri. Partai-partai politik makin asyik melegitimasi dinasti dan oligarki
; tokoh-tokoh politik sibuk berdagang dan mengubah penampilan, berharap akan ada anak saudagar yang kan membuatnya jadi pemiliki kapal; sistem politik kacau balau persis seperti kapal yang membawa Malin keseberang, ke negeri yang membuatnya lupa ibu di desa.
Politik Malin Kundang adalah politik yang lupa daratan. Ketika demokrasi-liberal di negeri ini mendapatkan panggung sejarahnya, demokrasi itu hanya melahirkan partai-partai borjuis dan tokoh-tokoh kelas menengah politik. Tokoh-tokoh itu lalu menjadi icon sekaligus patron.
Figur-figur ini, menurut, A.E. Priyono, direktur Riset Publik Vitue Institute, lahir dari ketiadaan basis gerakan sosial yang luas di belakangnya.
Dalam perkembangan kemudian, mereka menjadi kekuatan elite yang akhirnya berhasil merebut lembaga-lembaga formal demokrasi. Mereka secara lembut perlahan mengganti wajah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi-oligarkis.
Kisah yang serupa dengan Malin Kundang saat ia terdampar di pulau dimana ia berubah menjadi orang yang kaya raya dan mempersunting seorang putri saudagar. Sebuah adegan kelas menengah baru bertemu tuan borjuis.
Setelah lama menikah akhirnya Malin memutuskan untuk pergi berlayar bersama istri dan anak buahnya. Sang ibu, Mande Rubayah menanti di dermaga.
Ada setumpuk doa, harapan, dan rasa cemas yang ia bawa saat menjemput anaknya. Perasaan itu juga yang kita rasakan lima tahun sekali.
Setiap lima tahun, kita harus menyaksikan drama partai politik yang kembali “merakyat”, kembali ke daratan dengan drama yang kita tahu akan berakhir seperti apa: Malin yang durhaka. Harapan jadi kutukan.
Tapi, bagaimana jika seperti ini: tepat ketika ibunya mengucapkan kutukan, Malin Kundang meloncat ke laut. Tepat sebelum ia dikutuk jadi batu, ia diingatkan oleh survey, penelitian, lembaga-lembaga anti-durhaka, hingga guru spiritual.
Malin memutuskan untuk habis-habisan melawan takdir sejarahnya. Ia berenang tanpa putus ke Pantai Air Manis, kembali ke konstituen. Kembali memohon restu demos untuk memilihnya. Pilih saya, lagi dan lagi…
Sekembalinya ke daratan, Malin tidak tahu bahwa ada “takdir” lain yang menyambutnya: di desa asal Malin, ibunya tidak bisa ditemuinya lagi. Mande Rubayah telah hilang bersama kepercayaan, doa, dan harapan yang telah membatu.
Tidak ada perasaan yang lebih melukai selain perasaan dikhianati. Mungkin dengan alasan yang sama, angka golongan putih di negeri ini terus pasang-naik: dari 7,3 persen (1999), 15,9 persen (2004), hingga 29 persen (2009 dan 2014).
Ibu demos seakan makin menyadari bahwa pemilu hanyalah kapal dimana para politisi korup mendulang suara, mencuri nilai-lebih kekuasaan.
Selama empat kali musim elektoral (1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019), mereka hanya menyaksikan praktek demokrasi yang kian elitis, semakin jauh dari kepentingan petani, nelayan, buruh, kaum miskin kota, dan mereka yang katanya “dipelihara oleh negara”.
Mula-mula kita menganggap aneh para Malin yang terus menerus mencari maaf ibunya. Mereka memohon dengan permintaan maaf yang juga tak kalah aneh: iklan di televisi, posting di medsos, dan parade baliho norak di ruang-ruang publik.
Lama kelamaan, seperti kisah Malin ala Sapardi, kita terbiasa mendengar janji-janji kosong, slogan-slogan yang itu-itu saja, goyang dangdut yang begitu-begitu juga, senyum palsu yang sama. Kelakuan Malin ini menjadi parodi, bahan olok-olok, hiburan sekaligus pseudo-harapan.
Partai-partai politik demokrasi elektoral hari ini masih terus menjalankan politik Malin Kundang, drama yang terjadi pun persis sama: Malin bisa menolak jadi batu, namun ia akan tetap kehilangan ibu. [*]
Sumber: Tim Media Publisher
