Pojok6.id (Kota Gorontalo) – Pernyataan Jubir Gubernur menanggapi konfrensi pers Wali Kota Gorontalo, Rabu (10/5) soal polemik RUPS Bank Sulutgo sangat tidak substantif. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea, melalui Juru Bicaranya, Hadi Sutrisno.
Dalam keterangannya pada Jumat (11/4), Hadi menyebut pernyataan Wali Kota Gorontalo merupakan bentuk kekecewaan terhadap Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang menurutnya tidak menunjukkan itikad untuk memperjuangkan aspirasi para kepala daerah se-Gorontalo terkait keterwakilan daerah dalam jajaran Komisaris Bank Sulutgo
“Bahkan hingga saat ini ketika semua Kepala Daerah menyatakan mundur dari BSG, dan tidak ada pernyataan resmi dari Pemprov untuk mendukung sikap itu. Yang disuarakan Wali Kota ini soal harga diri Gorontalo yang sepertinya tidak dihargai” Ujar Hadi Sutrisno.
Ditanya soal pernyataan Jubir Gubernur bahwa Wali Kota mencari popularitas. Hadi hanya tertawa. Dia balik bertanya sudah berapa lama jubir itu tinggal di Gorontalo?. Karena menurutnya, Wali Kota Gorontalo tidak membutuhkan itu, karena sebagai politisi besar di Gorontalo dia sudah populer.
“Masyarakat Gorontalo lebih mengenal Adhan Dambea dibandingkan Gusnar Ismail. Dari anak – anak sampai orang dewasa mengenalnya,” kata Hadi.
Jadi alangkah baiknya, lanjut Hadi menambahkan, sikap dari para kepala daerah yang ada di Gorontalo itu didukung.
“Karena ini bukan soal siapa yang diperjuangkan, tetapi dalam rangka membela harga diri orang Gorontalo. Jangan hanya mencari alasan dan menciptakan polemik baru,” ungkap Hadi.
Lebih lanjut, Hadi menilai Jubir Gubernur tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai juru bicara. Ia menyayangkan pernyataan-pernyataan pribadi yang justru memperkeruh suasana.
“Jubir juga tidak paham soal tupoksinya. Apa yang disampaikan seharusnya mewakili sikap resmi Gubernur, bukan narasi pribadi yang malah mempermalukan institusi,” tegas Hadi.
Pernyataan makin tajam ketika Hadi menanggapi komentar Jubir yang menyerempet isu ijazah Gusnar Ismail. Ia menyebut hal itu sebagai upaya pengalihan isu yang tidak hanya tidak relevan, tapi juga menunjukkan kelemahan dalam berpikir.
“Kalau sampai bawa-bawa lagi soal ijazah, saya yakin Jubir Gubernur ini tidak hanya ngawur, tapi sudah kehilangan akal sehat. Ini bukan lagi debat intelektual—ini debat asal bunyi. Kalau bicara ijazah tapi konteksnya nggak nyambung, berarti dia lebih dungu dari orang dungu,” kata Hadi.
“Istilah ‘dungu’ bukan untuk menyerang pribadi, tapi untuk menggambarkan cara berpikir yang tumpul, tidak logis, dan tidak tahu konteks. Dan itulah yang dia tunjukkan,” lanjutnya.
Hadi mengingatkan, jabatan sebagai juru bicara seharusnya digunakan untuk menjembatani komunikasi resmi kepala daerah, bukan sekadar panggung menyuarakan opini pribadi.
“Kalau tidak bisa menjadi corong resmi Gubernur, lebih baik diam. Jangan mempermalukan Pemprov dengan pernyataan yang makin memperkeruh keadaan,” tutupnya.
