Gorontalo – Kabupaten Pohuwato menjadi penyumbang terbesar turunnya angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo bila dibandingkan lima kabupaten kota lainnya. Pada periode Maret 2018 Pohuwato sukses menekan angka kemiskinan sebesar 1,87%.
Kabupaten Boalemo turun 1,52% dan Kabupaten Gorontalo 0,71%. Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango serta Kota Gorontalo masing-masing 0,70% 0,41% dan 0,13%.
Hal tersebut sebagaimana dipaparkan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo Budi Sidiki pada Temu Konsultasi Triwulan Pertama Bapppeda dengan seluruh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, di kantor Bapppeda, Rabu (16/1/2018).
“Secara keseluruhan Provinsi Gorontalo mampu menekan angka kemiskinan terbesar bila di bandingkan dengan daerah lain se Indonesia. Jika periode Maret 2018 kemiskinan kita 16,81% maka di periode September 2018 turun 0,98% menjadi 15,83%. Jika dibandingkan years on years antara September 2017-September 2018 maka penurunannya ada di angka 1,31%,” terang Budi.
Tingginya penurunan angka kemiskinan di Pohuwato, lanjut Budi, tidak terlepas dari sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Di antaranya ikut menganggarkan program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) dan memperluas cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibiayai oleh APBD.
“Pemda Pohuwato juga memprogramkan namanya Nasi Tumis, anggarannya lebih kurang Rp1,8 miliar. Bantuan dalam bentuk makanan jadi kepada lansia, anak terlantar dan penyandang disabilitas. Sisi pemberdayaannya dengan melibatkan warung-warung kecil di kecamatan sehingga perputaran ekonomi terjadi di situ,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba meminta kepada pemerintah kabupaten/kota bersama-sama fokus pada program menekanan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan menurutnya tidak bisa dikerjakan secara parsial tetapi harus ‘dikeroyok’ bersama agar berlangsung secara efektif dan efisien.
“Ekonomi Gorontalo masih bergantung pada investasi pemerintah. Oleh karena itu saya berharap para kepala OPD dan kabupaten/kota memperbesar alokasi anggaran terhadap kegiatan yang outputnya untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan kesempatan kerja,” pintanya.
Sepanjang tahun 2018 Pemprov Gorontalo terus mengintervensi masyarakat miskin dengan berbagai program sosial. Selain bantuan di sektor pertanian dan perikanan, kesehatan dan pendidikan, ada juga bantuan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan serta penyediaan berbagai infrastruktur dasar.
Bakti Sosial NKRI Peduli yang bergulir seminggu sekali di setiap kecamatan juga dipandang efektif untuk mengurangi beban biaya belanja sembako warga. Program tersebut menyediakan pasar murah bersubsidi serta pemberian santunan senilai Rp100.000 bagi 1000 warga di setiap pelaksanaannya. (rls/idj)
