Pojok6.id (Gorontalo) – Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, ditunjuk sebagai ketua delegasi Indonesia di Pertemuan 6th Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area Chief Ministers, Governors, and Local Governments’ Forum (BIMP-EAGA CMGLF), Rabu (16/10/2024), di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
Melalui pertemuan itu, Rudy menyampaikan bahwa perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia, serta memaparkan peluang investasi dan ekonomi, potensi kerja sama, serta peran pemerintah daerah di BIMP-EAGA.
“Peluang investasi di industri berbasis pertanian yang bisa dikembangkan di Provinsi Gorontalo ada sapi potong, dengan ketersediaan pakan hijauan unggul di Kabupaten Boalemo dan budidaya rumput laut di Pohuwato. Di Kalimantan Utara ada pengembangan padi Adan dan organik,” ujarnya.
Ia mengusulkan BIMP-EAGA membangun destinasi wisata terpadu. Dimana sejumah destinasi wisata unik di Gorontalo yang bisa dikembangkan, di antaranya Pulau Saronde, Lombongo, Benteng Otanah, taman laut Olele, Danau Limboto, dan wisata religi di Desa Bubohu.
“Kawasan BIMP-EAGA mempunyai potensi wisata yang unik. Kami mengusulkan untuk menjalin kerja sama antar daerah di bidang pariwisata,” terangnya.
Dengan demikian, Rudy mendorong agar peningkatan kerja sama dan konektivitas antar wilayah perbatasan, maritim, dan ekspor.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor di Pelabuhan Indonesia-EAGA pada tahun 2023 turun sebesar 16 persen dengan nilai USD8.998,34, yang pada tahun sebelumnya tercatat sebesar USD10.673,09. Sementara untuk impor di tahun 2023 mencapai USD5.636,02, atau naik dari tahun 2022 sebesar USD3.841,92,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan perlunya penguatan peran pemerintah daerah dalam BIMP-EAGA. Menurutnya, pemerintah daerah memainkan peranan penting dalam menghubungkan kegiatan perekonomian di kawasan BIMP-EAGA, menyelaraskan, mendukung, dan memanfaatkan kerja sama dengan mitra pembangunan, pertukaran infomasi dan data, peningkatan kapasitas, serta membangun mekanisme kelembagaan yang stabil untuk CMGLF.
“BIMP-EAGA harus menjadi inisiatif praktis untuk mempersempit kesejangan pembangunan dengan menciptakan peluang ekonomi dan menghubungan kegiatan lintas batas,” pungkasnya.
