Pimpinan Deprov Gorontalo Sesalkan Sikap Fraksi Nasdem-Amanat

Sikap Fraksi Nasdem-Amanat
Kiri ke Kanan: Mohamad Kris Wartabone, Paris Jusuf, Awaluddin Pauweni. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo, saat diwawancarai terkait aksi walkout dan sikap penolakan fraksi Nasdem-Amanat terhadap rancangan APBD-Perubahan Tahun 2021. (Foto: aan)

Pojok6.id (Gorontalo) – Para pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, Mohamad Kris Wartabone, dan Awaluddin Pauweni menyesalkan sikap Fraksi Nasdem-Amanat yang saat rapat paripurna pembicaraan tingkat II terhadap rancangan APBD-Perubahan tahun 2021.

Ketua DPRD, Paris Jusuf menerangkan, pada saat terakhir pengambilan keputusan Badan Anggaran (Banggar) pembahasan rancangan APBD-Perubahan, ia sudah menanyakan terlebih dahulu ke masing-masing anggota apakah menyetujui atau tidak rancangan APBD-Perubahan yang sudah dibahas siap dilaporkan oleh Banggar dalam paripurna

“Aneh, ini sudah disetujui kemudian ada yang walkout dan mengajukan sikap penolakan penggunaan anggaran dalam rancangan APBD-Perubahan ini”imbuhnya.

Read More

Ia menambahkan, tetap menghargai aksi walkout dan sikap penolakan tersebut. Dan dijelaskannya rekomendasi sikap penolakan Fraksi -Amanat dalam rancangan APBD-Perubahan sama sekali tidak ada masalah, karena sudah ada penjelasan yang rasional dari TAPD mengenai sikap penolakan itu.

“Perlu saya jelaskan tidak hanya Fraksi Nasdem-Amanat yang menolak pengadaan tanah untuk pembangunan Islamic Center. Semua fraksi juga awalnya menolak namun setelah dijelaskan oleh TAPD prosesnya kenapa baru sekarang jalan 6 fraksi lain sudah setuju”terangnya.

Hal lain yang dituangkan oleh Fraksi Nasdem-Amanat dalam sikap penolakan rancangan APBD-Perubahan, ditanggapi oleh
Mohamad Kris Wartabone, Wakil Ketua DPRD. Ia menjelaskan belanja mobil dinas untuk pimpinan DPRD yang ditolak oleh Fraksi Nasdem-Amanat, sama sekali bukan kehendak dari empat pimpinan yang ada.

“Pengadaan mobil dinas bagi empat pimpinan DPRD ini usul pemerintah. Kalau bicara keprihatinan terhadap masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 apakah berani fraksi yang menolak ini, mengumpulkan semua tunjangan transportasi mereka senilai 6 Miliar disumbangkan untuk masyarakat”terangnya.

Lanjutnya, kebijakan anggaran untuk penanganan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 sudah ada semuanya. Termasuk bantuan bagi 1000-an UMKM, sembako dan bantuan pendanaan bagi peserta PON. (Adv/aan)

Related posts