Penjagub Hamka Sampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD TA 2023

Rancangan KUA-PPAS
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris RA Jusuf saat menerima Rancangan KUA-PPAS TA 2023 dari Penjabat Gubernur Hamka Hendra Noer pada rapat paripurna istimewa DPRD ke-86, Senin (11/7/2022). Foto – Salman

Pojok6.id (Gorontalo) – Penjabat Gubernur Gorontalo menyampaikan, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Provinsi Gorontalo, pada rapat paripurna istimewa DPRD ke-86, Senin (11/7/2022).

Dalam sambutannya Penjagub Hamka menyampaikan, penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 berdasarkan pada RKPD 2023 dengan tema, peningkatan ekonomi dan sumber manusia di dukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Tema di atas terbentuk dalam empat isu utama dalam RKPD yang tetap menjadi acuan KUA PPAS Tahun 2023, yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2023-2026, dengan rencana kerja pemerintah (RKP) Nasional 2023. Sedangkan tata kelola pemerintahan, melalui peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja daan kompetensi,” kata Hamka

Read More

Lebih lanjut Hamka menuturkan, pendapatan daerah tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp1,77 triliyun. Kenaikan pendapatan daerah tersebut difokuskan pada pajak daerah yang mengalami kenaikan 6,21 persen atau Rp23,35 miliar dari APBD 2022, sebesar Rp376,12 miliar menjadi Rp399,48 miliar di tahun 2023.

Sementara untuk belanja daerah pada KUA PPAS tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1,737 triliyun atau turun sebesar Rp1,86 miliyar atau 0,11 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,739 triliyun.

“Kebijakan utama lainnya adalah terkait dengan persiapan Pilkada serentak tahun 2024, yang merupakan tugas utama penjabat gubernur untuk bersifat sangat tegas, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri dan amanat Presiden RI,” papar penjagub.

juga menargetkan laju pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada tahun 2023 bisa mencapai 6,21 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 69,68 poin. Persentase kemiskinan diperkirakan turun pada kisaran 15 persen hingga 14,5 persen. Untuk tingkat pengangguran sendiri turun mencapai 3,63 persen hingga 2,90 persen dan rasio ketimpangan bisa ditekan hingga mencapai 0,38 poin.

Related posts