Pojok6.id (Gorontalo) – Pemerintah Provinsi Gorontalo buka suara terkait dengan mandeknya kelanjutan beasiswa Universitas Presiden di Bekasi, Jawa Barat. Ada sembilan mahasiswa asal Gorontalo yang dibiayai pemprov dan saat ini sudah memasuki tahun ketiga.
Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Sri Wahyuni Daeng Matona menjelaskan, keterlambatan kelanjutan kerjasama itu lebih disebabkan masalah administrasi. Pemprov berhati hati menyiapkan dokumen pembiayaan beasiswa berdasarkan hasil temuan BPK tahun lalu.
“Jadi perlu kami jelaskan bahwa kerjasama dengan Universitas Presiden sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan jatuh tempo 9 Februari 2022. Ini harus diperbaharui. Kenapa lama prosesnya? Karena kita harus menyiapkan justifikasi teknis Universitas Presiden,” kata Sri Wahyuni, Kamis (7/7/2022).
Lebih lanjut dijelaskan, penyusunan justifikasi teknis butuh proses karena ada pengalihan kewenangan pemberian beasiswa dari sebelumnya Dinas Dikbudpora ke Biro Pemerintahan dan Kesra. Justifikasi dibutuhkan sebagai dokumen pelengkap sebelum draf perpanjangan perjanjian kerjasama kedua belah pihak ditandatangani.
“Jadi sekali lagi ini hanya soal administrasi. Pak Penjagub sudah memberikan arahan agar kerjasama tersebut tetap dilanjutkan dengan catatan semua dokumennya lengkap. Soal anggaran, kami anggarkan di APBD induk 2022,” imbuhnya.
Pemprov Gorontalo menganggarkan Rp160 juta untuk membiayai SPP dan asrama selama satu tahun untuk 10 mahasiswa Gorontalo di Universitas Presiden. Satu mahasiswa sudah mengundurkan diri karena tidak sanggup mengikuti proses pembelajaran. Jika kerjasama tersebut sudah ditandatangani maka bisa dipastikan kelanjutan kuliah mahasiswa tetap berlanjut.
