Pojok6.id (Limboto) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo berencana untuk tidak mengadakan subsidi bibit dan pupuk untuk para petani di Kabupaten Gorontalo, tetapi akan digantikan dengan alat-alat untuk pertanian.
Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjelaskan, alasan untuk tidak memberikan subsidi bibit dan pupuk tersebut, menurutnya ada beberapa kendala yang dapat terjadi kepada petani jika dilakukan subsidi.
“Kalau melalui subsidi contohnya, misalnya dananya terlambat, datang tidak sesuai dengan kebutuhan petani, iklimnya sudah lewat dan lain sebagainya. Daripada diberikan bibit dan pupuk, lebih baik diberikan dalam bentuk alat-alat pertanian,” jelas Nelson saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Ranperda RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026, Senin (02/08/2021).
Nelson menambahkan, dirinya akan menyurat ke Mentri Pertanian untuk hal tersebut. Karena subsidi untuk bibit dan pupuk kepada petani, akan diberikan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena dinilai lebih efektif untuk para petani saat ini.
“Bahkan saya ingin menyurat ke Menteri Pertanian, kalau bisa tidak ada subsidi lagi ini pertanian jagung dan padi, tetapi diberikan alat pertanian saja. Karena subsidi itu kita berikan melalui KUR, agar lebih cepat, waktunya jelas, pupuknya juga jelas, dan bibit yang dibutuhkan juga jelas,” ujarnya.
Selain itu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berada di tingkat kecamatan, kata Nelson, akan di dorong menjadi kelompok kerja (Pokja) untuk perkembagan perekonomian rakyat.
“Sebagai informasi BPP di tingkat kecamatan yang kurang fungsinya itu, hanya melakukan penyuluhan pertanian maka kita dorong dia menjadi Pokja perkembangan perekonomian rakyat, sehingga Pokja KUR akan berdiri di kecamatan, jadi jangan kesini tapi berada di kecamatan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Rahmat Pomalingo, mengatakan, pembentukan Pokja tersebut dilakukan untuk lebih mensejahterakan para petani di Kabupaten Gorontalo dan para petani harus didampingi untuk bisa mendapatkan KUR yang sesuai dengan kebutuhannya.
“Pokja ini dalam rangka bagaimana petani ini terorganisir dengan baik petani ini harus didampingi oleh penyuluh, harus didampingi oleh mantri bank, agar supaya informasi yang disampaikan penyuluh dan mantri bank itu sama, karena masing-masing bank itu punya kriteria yang berbeda-beda, itu yang kita coba disamakan persepsinya dan alhamdulillah sekarang sementara dilakukan pendataan yang mana sudah bisa kita masukan,” tutup Rahmat. (adv/dad)
