TULUNGAGUNG – Organisasi Masyarakat Pro Jokowi Kabupaten Tulungagung mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan terkait pelatihan dan uji kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang belum dibuka.
“Memang benar, kemaren saya bersama beberapa pengurus Projo Tulungagung menyampaikan aspirasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), terkait belum dibukanya pelatihan dan kompetensi bagi pekerja informal sebelum berangkat ke luar negeri,” kata Siti Munawaroh Ketua Projo Kabupaten Tulungagung.
Menurut wanita pemilik perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman pekerja migran indonesia ini, kedatangan mereka untuk mendorong instansi tersebut agar segera membuka pelatihan dan kompetensi bagi CPMI.
“Saya bertemu langsung dengan Ibu Trining selaku Kepala bidang (Kabid) Penempatan Tenaga kerja Disnaker Tulungagung. Beliau mengatakan, bahwa untuk pelatihan dan kompetensi bagi CPMI sudah diatur dalam UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, namun untuk saat ini anggaran untuk pelatihan tersebut masih belum ada,” tambah Bu Mun, sapaan akrabnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tulungagung melalui Kabid Penempatan Tenaga Kerja, Trining mengatakan, pihaknya menerima dan mendengarkan aduan dari ormas Projo tersebut.
“Untuk biaya pelatihan dan kompetemsi ini belum masuk dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini, tapi akan masuk dalam pembahasan anggaran tahun 2021,” kata Trining.
Lebih lanjut Trining menambahkan, pihaknya masih menunggu aturan dari pusat terkait permasalahan tersebut.
“Apalagi juklisnya saja belum ada, sedangkan pembiayaan dari Pemkab itu harus ada aturan nominal biaya saja belum ada, masih menunggu regulasi selanjutnya,” pungkasnya. (fer)
