Gorontalo – Pasca pemilihan umum (pemilu) serentak, Pemprov Gorontalo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar diskusi bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi mahasiswa, BEM, serta media massa, di aula Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Jumat (3/5/2019). Diskusi bertujuan untuk menakar demokrasi di Provinsi Gorontalo pasca pemilu dalam peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
Sekretaris Daerah Darda Daraba yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, dalam kehidupan bernegara itu stabilitas politik merupakan syarat fundamental untuk menopang aspek lain seperti ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Jika stabilitas politik meningkat, maka keterpaduan politik dan sosial akan mengikutinya, sehingga sistem politik yang ada tetap berdiri tegak.
Dalam tataran kehidupan politik, implementasi demokrasi ini dapat diwujudkan dengan pemilu yang relatif kondusif dan lancar yang patut diberikan apresiasi yang tinggi.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Gorontalo, pada 2017 dinilai mengalami kenaikan dibanding 2012. Jika di tahun 2012 IDI masih berkategori “buruk” dengan nilai indeks dibawah 60, maka IDI 2017 ada di angka 73,92 persen dengan kategori “sedang”.
Cukup tingginya IDI Provinsi Gorontalo 2017 ditopang oleh tiga aspek yakni aspek kebebasan sipil yang sudah berkategori baik dengan nilai 85,30 poin, aspek hak-hak politik sebesar 8,18 poin dengan kategori sedang, serta aspek lembaga demokrasi sebesar 68,73 poin dengan kategori sedang.
“Di Gorontalo sendiri tahapan pemilu telah berjalan aman dan lancar sejak pendaftaran calon peserta pemilu, tahapan kampanye sampai dengan hari H. Hal ini berkat dukungan dari semua pihak,” pungkasnya. (adv)
Sumber: Humas Pemprov Gorontalo
