“Kita lihat sekarang ini keragaman olahan UMKM Gorontalo sudah cukup banyak, terlebih olahan dari ikan. Untuknya diharapkan setiap produk harus ada tanggal ekspayernya atau tanggal kadaluarsanya. Itu harus dan wajib untuk meyakinkan seorang konsumen, biar tidak ada keraguan,” kata Idah.
Pojok6.id
TP PKK Provinsi Gorontalo Peringati HKG ke-47
“Peringatan HKG PKK ini hendaknya bisa terus menggelorakan semangat dan energi baru bagi seluruh anggota dan kader PKK,” ucap Nurinda.
Diskominfo Gorontalo Nilai Informasi Publik OPD Semakin Baik
Beberapa OPD yang dinilai aktif dalam informasi publik yakni Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas PUPR, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Badan Kesbangpol serta Badan Penghubung Provinsi Gorontalo. Selebihnya, diminta untuk segera mengaktifkan PPID-nya.
Pasca Pemilu, Kesbangpol Gelar Diskusi Peningkatan IDI
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Gorontalo, pada 2017 dinilai mengalami kenaikan dibanding 2012. Jika di tahun 2012 IDI masih berkategori “buruk” dengan nilai indeks dibawah 60, maka IDI 2017 ada di angka 73,92 persen dengan kategori “sedang”.
BMKG Gelar Sekolah Nelayan, Apa itu ?
“Nelayan dapat meningkatkan tangkapannya dan nelayan juga dapat melakukan aktivitasnya dengan aman. Nelayan tahu posisi ikan dan tahu gelombang yang aman” urainya.
2930 Santri di Kabupaten Gorontalo Mengikuti Khatam Raya Al- Quran
“Pemkab Gorontalo memberikan bonus sebesar 500.000 untuk setiap santri terbaik “ ujarnya.
Hardiknas : Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Jadi Program Prioritas Pemda Gorut
“Negara yang demokratis merupakan sarana tanggung jawab dengan bimbingan teknis sistem, tanggung Jawab, semangat kerukunan, persatuan dan kesatuan yang tak ternilai Harganya ” Kata Indra.
Buka FGD Tentang PBJ, Bupati Indra Minta Kualitas Kerja Dikedepankan
Dalam sambutannya, Bupati Indra Yasin mengatakan, bahwa kegiatan ini sangat penting dimana aturan-aturan yang sudah diterbitkan oleh pusat, masih perlu diterjemahkan di daerah.
Kemenkominfo RI – Diskominfo Provinsi Gorontalo Gelar Forum Keterbukaan Informasi Publik
“Peningkatan peran aktif dalam masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik dapat mewujudkan penyelenggaraan daerah dan negara yang baik pula yaitu pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan” ungkap Selamatha.