Jakarta – Presiden Joko Widodo berkomitmen mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Presiden ingin produk UMKM bisa bersaing dengan produk luar negeri. Bebagai kebijakan pun telah dilakukan Jokowi untuk meningkatkan produk UMKM.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP NasDem bidang Ekonomi Rachmat Gobel berpendapat, pembangunan infrastruktur dan berbagai program di pemerintah pusat seperti dana desa, dan kredit usaha rakyat sudah memicu pertumbuhan UMKM.
“Infrsatruktur yang baik akan berimbas kepada biaya produksi yang rendah, hingga harga bisa bersaing. Sekarang peran pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan, mereka harus punya Goal (tujuan) agar UMKM unggulan bisa menjadi produk nasional dan internasional,” ujarnya, Rabu (13/3/2019).
Pria berdarah Gorontalo ini menuturkan, saat ini peran pemerintah daerah baik di Provinsi, hingga Kabupaten/Kota dalam pengembangan UMKM belum maksimal. Padahal menurutnya, UMKM membutuhkan pembinaan di berbagai sisi, mulai dari kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran.
“Pasar Indonesia itu masih sangat besar, lalu kita bicara pasar Internasional, Malaysia, Asean, lalu juga timur tengah, itu harus mampu ditembus oleh UKM kita, jadi pemerintah daerah jangan asal sudah melakukan, tetapi tujuan utamanya tercapai tidak? Komitmen pemda ini yang dibutuhkan,” kata pengusaha ini.
Mantan Menteri Perdagangan ini menambahkan, produk unggulan di daerah pasti sudah diketahui oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah, lanjutnya, pasti akan bangga memiliki produk yang bisa tembus internasional.
“Kalau kita lihat, seperti rendang dalam kemasan, itu kan bagus betul. Kita ini sebenarnya bisa sekali menembus internasional, kalau Indomie, itu perusahaan besar, jangan heran bisa dijual dimana-mana di dunia, yang kecil-kecil ini yang harus kita pikirkan bersama,” tegasnya.
Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, dihubungi terpisah menjelaskan potensi ekspor usaha kecil menengah masih sangat besar. Namun, salahsatu produk UKM yang masih bisa bertumbuh dengan agresif adalah di sektor makanan.
“Produk-produk tradisional seperti kerajinan dan perhiasan sebenarnya pertumbuhannya sudah mulai dua digit. Tetapi jika pemerintah ingin membawa lagi produk potensial lain ke mancanegara, maka sektor produk makanan bisa menjadi peluang besar,” ungkapnya.
Tetapi memang, kata Luthfi, tidak mudah memasarkan produk makanan untuk tujuan ekspor. Hal yang paling penting ialah bagaimana membuat standarisasi mutu.
“Soal peningkatan standarisasi ini mesti terus diperbaiki. Terkait standarisasi, salah satu yang dikerjakan oleh pemerintah misalnya menyangkut sertifikasi halal. Saya dengar untuk sertifikasi halalnya ini ditanggung pemerintah,” terangnya.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintahan Jokowi terus meningkatkan ekspor. Hal ini dilakukan dengan memudahkan perizinan, mendukung UKM berbasis ekspor, dan membuka pasar baru di luar negeri.
“Ekspor Indonesia masih tumbuh positif 6,7 persen dari Rp 168,8 miliar pada 2017 menjadi Rp 180 miliar di 2018,” katanya.
Presiden Jokowi sebelum mengatakan jumlah UMKM saat ini sudah mencapai sekitar 56 juta, dengan kompleks permasalahan yang ada di antaranya bagaimana menciptakan brand, desain, kemasan (packaging), modal, dan akses. Jokowi menyayangkan masih ada desa yang memiliki produk kualitas bagus, tapi belum bisa masuk ke pasar karena kurang baiknya kemasan dan tidak ada merek.
Selain itu, Jokowi khawatir jika UMKM Indonesia tak mampu beranjak ke penjualan online, maka marketplace akan diisi dengan produk luar negeri. Jokowi juga mengingatkan bahwa semua pengusaha memiliki kesempatan untuk naik kelas.
Artinya, siapapun memiliki kesempatan untuk membesarkan skala usahanya dari ultra mikro ke menengah, hingga menjadi pengusaha skala besar. [*]
