JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution memaparkan perkembangan infrstruktur di Indonesia pada Seminar Nasional Infrastruktur bertempat di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Darmin menyebut pemerintah pusat di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama lima tahun terakhir telah memperkuat kelembagaan infrastruktur dan pendanaannya. Dalam hal kelembagaan terlihat dari penguatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pembentukan PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
Dalam hal pendanaan, pemerintah telah merumuskan model pembiayaan infrastruktur bekerjasama dengan pihak swasta atau yang lazim disebut Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skim ini memungkinkan infrastruktur dibangun oleh pihak swasta tanpa menghilangkan kepemilikan aset oleh pemerintah.
“Katakanlah membangun lapangan terbang. Pemerintah bisa membangun tanpa kehilangan kepemilikan. Kita tahu masyarakat kita sensitif skali (soal kepemilikan) sehingga kita coba merumuskan skim dengan melibatkan swasata,” ungkap Darmin.
Pihaknya menyebut pemerintah pusat sukses membangun 226 proyek strategis nasional selama lebih kurang lima tahun terakhir. Proyek itu ditambah dengan tiga program lain yakni program 35 ribu megawatt listrik, program pengembangan pesawat terbang dan program reforma agraria.
“Bukan hanya infrastruktur lebih banyak, tetapi jika dibandingkan di awal pemerintahan, infrastruktur kita tercapai dengan baik jika dibandingkan dengan negara lain. Misalkan indeks daya saing infrastruktur kita tahun 2010 di peringkat 82, tahun 2018 meningkat menempati posisi 52,” bebernya.
Sementara itu, di tempat yang sama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang turun hadir fokus pada program KPBU yang sejak beberapa tahun terakhir sedang diupayakan. KPBU untuk mendukung pengembangan RS Ainun Habibie menjadi rumah sakit tersier tipe B di Gorontalo.
“Ada yang menarik dari seminar ini bahwa Pak Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur menyinggung daerah di Aceh yang sukses membangun Rumah Sakit Zainoel Abidin dengan skema KPBU. Nah ini yang saya akan perintahkan ke dinas teknis untuk belajar tentang skema tersebut,” jelas Rusli usai acara.
Ia berharap agar program KPBU RS Ainun bisa terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih daripada itu, ia menilai berbagai program infrastruktur di daerah sudah sejalan dan selaras dengan program pemerintah pusat.(Adv)
Sumber : Humas Pemprov Gorontalo
